batampos – Krisis air bersih yang masih dialami warga Tanjung Sengkuang mendapat perhatian serius dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau. Ombudsman mendorong Pemerintah Kota Batam dan BP Batam bersama SPAM Batam menghadirkan solusi permanen agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, telah merespons keluhan warga dengan mengoordinasikan penanganan teknis jangka pendek, sembari menyiapkan langkah penyelesaian jangka panjang.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Sidari, menilai distribusi air bersih di sejumlah wilayah Batam belum sepenuhnya normal. Tanjung Sengkuang disebut sebagai kawasan yang terdampak paling parah karena sebagian besar warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
“Memang masih ada wilayah yang belum teraliri normal dari IPA yang bersumber dari waduk di Batam. Yang paling parah itu Sengkuang. SPAM Batam sudah berupaya membantu melalui mobil tangki, tetapi pengirimannya belum konsisten dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat,” ujar Lagat, Sabtu (10/1).
Ia menilai distribusi air menggunakan mobil tangki tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Karena itu, Ombudsman mendorong percepatan solusi permanen, salah satunya melalui pembangunan pipa distribusi langsung dari Waduk Duriangkang menuju tangki besar di Baloi. Dari titik tersebut, air akan disalurkan langsung ke kawasan Sengkuang.
Lagat juga menyoroti dinamika pelayanan air bersih pascapengalihan pengelolaan dari ATB ke SPAM Batam. Meski terdapat sejumlah perbaikan, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan air memunculkan persoalan baru, seperti kebocoran jaringan primer dan tersier, keterlambatan pemasangan sambungan baru, hingga keluhan pengembang perumahan terkait layanan yang belum merata.
“Oleh karena itu, kami berharap janji Pak Amsakar saat kampanye terkait penuntasan persoalan air benar-benar diwujudkan. Dibutuhkan langkah yang lebih radikal, termasuk peningkatan kapasitas produksi dengan membangun IPA tambahan,” katanya.
Menurut Lagat, kawasan Muka Kuning saat ini telah memiliki dua instalasi pengolahan air, namun masih memungkinkan penambahan kapasitas. Sementara itu, Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi dinilai masih membutuhkan penguatan infrastruktur, termasuk pembangunan IPA baru. Wilayah Sei Beduk juga disebut memiliki potensi untuk pengembangan sistem air bersih.
“Ombudsman berharap BP Batam mengalokasikan anggaran besar tahun ini agar persoalan pelayanan air, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dapat dibenahi secara menyeluruh. Keluhan masyarakat sudah cukup banyak dan harus segera dijawab,” ujarnya.
Ombudsman Kepri memastikan akan terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap langkah-langkah perbaikan yang dilakukan SPAM Batam. “Kami akan terus mengingatkan agar pelayanan air di Batam benar-benar optimal dan hak masyarakat atas air bersih dapat terpenuhi,” tutup Lagat. (*)
Editor : M Tahang