batampos – Ketegangan di tubuh militer Amerika Serikat kembali mencuat di tengah situasi geopolitik yang memanas dengan Iran. Menteri Angkatan Laut AS, John Phelan, dilaporkan dicopot dari jabatannya secara mendadak oleh Presiden Donald Trump.
Pencopotan tersebut terjadi pada Rabu (22/4) waktu setempat dan disebut sebagai bagian dari “perombakan masa perang” di lingkungan Pentagon.
Langkah ini menambah daftar panjang pergolakan internal militer AS dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga memberhentikan pejabat tinggi Angkatan Darat.
Dalam pernyataan resminya, Pentagon tidak mengungkap secara rinci alasan di balik keputusan tersebut. Mereka hanya menyebut bahwa Phelan “meninggalkan pemerintahan, efektif segera”.
Informasi awal mengenai pemecatan ini pertama kali dilaporkan oleh Reuters.
Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyampaikan apresiasi atas pengabdian Phelan selama menjabat.
“Atas nama Menteri dan Wakil Menteri, kami berterima kasih atas kontribusi Sekretaris Phelan kepada Departemen dan Angkatan Laut Amerika Serikat,” ujarnya.
Sebagai pengganti sementara, Wakil Menteri Angkatan Laut Hung Cao ditunjuk sebagai pelaksana tugas (acting secretary) guna menjaga kesinambungan komando.
Pencopotan ini bukan yang pertama. Pada 2 April lalu, Hegseth juga memecat Kepala Staf Angkatan Darat, Randy George, tanpa penjelasan resmi. Dua pejabat AS menyebut langkah itu terkait ketegangan internal dengan Menteri Angkatan Darat Daniel Driscoll.
Gelombang pergantian pejabat tinggi ini memperlihatkan dinamika serius di tubuh Pentagon. Dalam setahun terakhir, sejumlah posisi strategis juga mengalami perombakan, termasuk Ketua Gabungan Kepala Staf sebelumnya, Jenderal Angkatan Udara C.Q. Brown, serta pimpinan operasi Angkatan Laut.
Situasi ini berlangsung di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran. Washington juga terus memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah, khususnya melalui pengerahan kekuatan Angkatan Laut.
Militer AS kini mengandalkan dominasi laut untuk menjalankan tekanan terhadap Iran, termasuk melalui strategi blokade. Kebijakan ini didorong oleh Presiden Donald Trump dengan tujuan menekan Teheran agar kembali ke meja perundingan. (*)
Editor : Jamil Qasim