batampos – Otoritas Israel menutup seluruh akses penyeberangan menuju Jalur Gaza dan menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan hingga waktu yang belum ditentukan menyusul serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran ke wilayah Israel.
Keputusan tersebut diumumkan pada Senin (8/6) oleh Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), unit yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Israel.
Menurut COGAT, langkah-langkah keamanan darurat diberlakukan setelah serangan rudal Iran yang meningkatkan ketegangan di kawasan. Kebijakan itu mencakup penutupan seluruh jalur masuk ke Gaza, termasuk Penyeberangan Kerem Shalom dan Rafah.
Meski demikian, COGAT mengklaim penutupan tersebut tidak akan memengaruhi kondisi kemanusiaan di Gaza. Mereka beralasan jumlah bantuan pangan yang telah masuk sejak gencatan senjata diberlakukan dinilai telah melampaui kebutuhan gizi penduduk berdasarkan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun, klaim tersebut mendapat sorotan dari berbagai organisasi kemanusiaan Palestina maupun internasional. Sejumlah lembaga sebelumnya telah berulang kali memperingatkan bahwa kondisi kelaparan dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk.
Pejabat Palestina juga menuding Israel belum sepenuhnya memenuhi komitmen dalam perjanjian gencatan senjata, terutama terkait akses masuk bantuan makanan, obat-obatan, perlengkapan tempat tinggal sementara, hingga material rekonstruksi bagi warga Gaza.
Konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Berdasarkan data otoritas Palestina, hampir 73.000 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 173.000 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak.
Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, kekerasan di lapangan masih terus terjadi. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 961 warga Palestina tewas dan 3.020 lainnya terluka akibat serangan yang terus berlangsung selama periode gencatan senjata.
Penutupan akses bantuan terbaru dikhawatirkan semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah yang selama berbulan-bulan menghadapi krisis pangan, layanan kesehatan yang terbatas, serta kerusakan infrastruktur akibat konflik berkepanjangan. (*)
Editor : Jamil Qasim