batampos - Pemerintah Thailand mengungkap lebih dari 5.800 pegawai negeri sipil (PNS) berpotensi dikenai skorsing setelah diduga terlibat dalam praktik kecurangan untuk meluluskan peserta ujian seleksi maupun promosi jabatan.
Kasus mencuat setelah kepolisian menemukan adanya kejanggalan pada hasil ujian ribuan aparatur sipil. Keputusanmenyusul temuan bahwa ribuan hasil ujian diduga dimanipulasi melalui praktik suap.
Dugaan sementara menyebut sejumlah oknum memanipulasi nilai ujian secara elektronik agar peserta yang telah membayar suap dapat dinyatakan lulus dan memperoleh jabatan di pemerintahan daerah.
"Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kejanggalan pada 5.814 peserta ujian. Mereka berpotensi dikenal penangguhan tugas sambil menunggu keputusan komite disiplin yang menentukan status kepegawaian masing - masing," ujar Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Thailand, Unsit Sampuntharat, dikutip dari Bangkok Post, Jumat (17/7).
Baca Juga: Trump Berlakukan Aturan Visa Baru, Mahasiswa Asing dan Jurnalis Wajib Siap Hadapi Pembatasan
Penyelidikan mengungkap bahwa jaringan pelaku menerima uang suap berkisar 350.000 - 800.000 baht untuk mengubah nilai ujian secara ilegal. Praktik diduga digunakan agar peserta lolos dalam ujian wajib yang menjadi syarat pengangkatan dan promosi jabatan di instansi pemerintah daerah.
Kementerian Dalam Negeri Thailand berencana meninjau kembali sekitar 800.000 lembar ujian. Langkah ini dilakukan guna memastikan apakah masih ada peserta lain yang memperoleh keuntungan melalui praktik serupa.
Dalam perkembangan terbaru, aparat telah menangkap tiga tersangka yang diduga menjadi bagian dari jaringan manipulasi hasil ujian. Salah satu orang sempat melarikan diri ke Laos sebelum akhirnya berhasil diamankan dan dibawa kembali ke Tailand.
Ketiganya menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk pemalsuan dokumen dan manipulasi data dalam sistem komputer. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengecam keras praktik dengan menilai tindakan itu merusak sistem meritokrasi di birokrasi karena membuka jalan bagi orang - orang yang tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan publik melalui cara - cara ilegal.
Pemerintah Thailand menegaskan akan membersihkan sistem rekrutmen dan promosi aparatur sipil agar kembali mengedepankan kompetensi dan integritas.(*)
Editor : Juliana Belence