batampos – Iran mengancam akan melarang kapal milik negara maupun perusahaan yang mendukung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggunakan aset Iran yang dibekukan sebagai dana kompensasi melintasi Selat Hormuz.
Juru Bicara Markas Pusat Komando Militer Iran Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, mengatakan angkatan bersenjata Iran tidak akan memberikan izin melintas bagi kapal-kapal dari negara atau perusahaan yang mendukung kebijakan tersebut.
"Kami memperingatkan kepada semua negara dan perusahaan yang mendukung usulan Trump untuk menggunakan aset Iran yang dibekukan, bahwa mulai saat ini angkatan bersenjata Iran tidak akan mengizinkan kapal mereka melintasi Selat Hormuz," ujar Zolfaghari, seperti dikutip televisi nasional IRIB, Selasa (28/7).
Pernyataan itu muncul setelah Presiden Donald Trump, pekan lalu, menyatakan Amerika Serikat dapat memanfaatkan aset Iran yang dibekukan untuk membayar kompensasi atas kerusakan kapal maupun muatan yang diduga timbul akibat blokade di Selat Hormuz.
Ketegangan antara kedua negara kembali meningkat meski sebelumnya, pada 18 Juni, Amerika Serikat dan Iran menandatangani memorandum perdamaian untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak 28 Februari.
Namun, situasi kembali memanas setelah pasukan AS melancarkan serangan ke Iran pada 8 Juli. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut serangan tersebut sebagai respons terhadap tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.
Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Pada 12 Juli, pemerintah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga campur tangan militer AS di kawasan berakhir. Sehari kemudian, Presiden Trump menyatakan Amerika Serikat akan menjadi "pelindung" Selat Hormuz sekaligus mengumumkan kembali penerapan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Ancaman terbaru dari Teheran diperkirakan akan semakin meningkatkan ketegangan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut, yang menjadi lintasan utama perdagangan minyak dan energi global. (*)
Editor : Jamil Qasim