batampos – Sejarah baru tercipta di wilayah otonomi Bangsamoro, Filipina. Sebanyak hampir 2,4 juta pemilih memberikan suara dalam pemilu parlemen pertama di wilayah mayoritas Muslim tersebut, Senin (14/9).
Pemilu ini menjadi bagian penting dari proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan kelompok revolusioner Islam terbesar di negara tersebut setelah konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun di Pulau Mindanao.
Pemilih di Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) menentukan 80 anggota parlemen yang akan menggantikan pemerintahan sementara. Pemerintahan tersebut sebelumnya ditunjuk pemerintah pusat dan mulai menjalankan pemerintahan pada 2019.
Dilansir dari Kyodo, Senin (14/9), pemilu parlemen Bangsamoro sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada 2022. Namun, pelaksanaannya ditunda sebanyak tiga kali karena pandemi Covid-19 serta sejumlah persoalan lainnya.
Salah satu faktor penundaan berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung Filipina yang mengeluarkan satu provinsi dari wilayah otonomi berdasarkan hasil plebisit 2019 mengenai cakupan wilayah Bangsamoro.
Bangsamoro mencakup sejumlah wilayah di bagian tengah dan selatan Mindanao. Wilayah ini menjadi satu-satunya dari 18 wilayah administratif Filipina yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer.
Sistem tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Bangsamoro untuk menentukan masa depan politik dan pemerintahannya sendiri.
Wilayah Bangsamoro memiliki sekitar 4,5 juta penduduk atau sekitar 4 persen dari total populasi Filipina.
Berawal dari Konflik Puluhan Tahun
Bangsamoro atau Moro merujuk kepada masyarakat yang secara historis berasal dari wilayah Mindanao, Kepulauan Sulu, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya sebelum kolonialisme Spanyol dimulai pada 1521.
Konflik antara kelompok Moro dan pemerintah Filipina memiliki sejarah panjang. Pemberontakan telah berlangsung sejak era kolonial Spanyol, sementara perjuangan bersenjata yang terorganisasi melawan pemerintah pusat mulai menguat pada akhir 1960-an melalui Moro National Liberation Front (MNLF).
Moro Islamic Liberation Front (MILF) kemudian memisahkan diri dari MNLF dan melancarkan pemberontakan bersenjata pada 1970-an.
Konflik tersebut berlangsung selama puluhan tahun hingga pemerintah Filipina dan MILF menandatangani kesepakatan perdamaian pada 2014.
Pemerintah Filipina memperkirakan sedikitnya 150.000 kombatan dan warga sipil tewas selama konflik tersebut.
Kini, MILF memilih jalur politik melalui United Bangsamoro Justice Party (UBJP). Partai tersebut berupaya memastikan berbagai poin dalam kesepakatan perdamaian tetap dijalankan, termasuk proses pelucutan senjata dan demobilisasi mantan kombatan MILF serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
Persaingan Politik Bangsamoro
Dalam pemilu perdana ini, UBJP menghadapi sejumlah partai lain, salah satunya Bangsamoro Federalist Party (BFP).
BFP dinilai memiliki kedekatan dengan partai Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mendukung gagasan federalisasi Filipina.
Persaingan politik juga diwarnai perpecahan di antara tokoh-tokoh bekas kelompok MILF. Mantan kepala menteri pemerintahan sementara Bangsamoro, Abdulraof Macacua, bersama sejumlah tokoh kelompok Islam tersebut bergabung dengan BFP.
Dari 80 kursi parlemen yang diperebutkan, sebanyak 40 kursi dialokasikan melalui daftar partai politik. Sebanyak 32 kursi lainnya diperebutkan melalui daerah pemilihan, sedangkan delapan kursi diperuntukkan bagi perwakilan perempuan, pemuda, dan kelompok sosial lainnya.
Anggota parlemen yang terpilih nantinya akan memilih kepala menteri Bangsamoro dari antara mereka sendiri.
Dipantau Pemantau Internasional
Pemerintah Filipina menyebut sebanyak 108 pemantau pemilu yang berasal dari 16 organisasi dan delegasi internasional turut mengawasi proses pemungutan suara.
Delegasi tersebut termasuk pemantau dari Jepang yang hadir secara langsung untuk melihat pelaksanaan pemilu parlemen perdana Bangsamoro.
Hasil pemilu diperkirakan mulai diketahui pada Selasa (15/9). Hasil tersebut akan menjadi langkah penting untuk melihat sejauh mana sistem pemerintahan otonomi dan proses perdamaian di Bangsamoro dapat berjalan setelah konflik bersenjata selama puluhan tahun. (*)
Editor : Jamil Qasim