batampos – Krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memicu kemarahan di Malaysia. Sejumlah anggota parlemen negara jiran itu mendesak pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pencemaran udara lintas batas yang semakin meluas. Bahkan, muncul seruan agar Indonesia dikucilkan secara diplomatik di kawasan Asia Tenggara.
Desakan keras tersebut disampaikan anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ia meminta ASEAN mengambil sikap lebih tegas terhadap Indonesia yang dinilai belum mampu mengatasi persoalan karhutla secara tuntas.
"Anda perlu memperlakukan mereka sebagai orang buangan di kawasan ini," kata Syed Saddiq, seperti dikutip AFP melalui France24, Sabtu (17/10).
Pernyataan tersebut menjadi salah satu kritik paling keras dari kalangan parlemen Malaysia terhadap Indonesia. Syed Saddiq menilai pemerintah Indonesia harus menghadapi konsekuensi diplomatik atas kebakaran hutan yang berulang kali menimbulkan pencemaran udara di negara-negara tetangga.
Anggota parlemen Malaysia lainnya, Syerleena Abdul Rashid, juga menyuarakan kekecewaan. Menurutnya, hubungan baik antarnegara bertetangga harus diiringi tanggung jawab untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan masyarakat negara lain.
"Malaysia dan Indonesia adalah tetangga dekat, tetapi hubungan itu juga harus disertai tanggung jawab," ujarnya.
"Mengapa rakyat Malaysia harus terus membayar harga untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab di luar perbatasan kita?" tambahnya.
Kemarahan tersebut muncul di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia. Kabut asap dilaporkan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan dan pariwisata.
Sejumlah sekolah terpaksa menghentikan kegiatan belajar tatap muka akibat tingginya tingkat pencemaran udara.
Di kawasan wisata Batu Caves, Kuala Lumpur, kabut asap juga mengurangi jarak pandang dan mengganggu kenyamanan wisatawan.
Operator tur setempat, Diddy Hamidon, mengeluhkan kondisi udara yang semakin buruk.
"Anda tidak bisa melihat dengan jelas," katanya kepada AFP.
Ia mendesak pemerintah Indonesia mengambil tindakan lebih serius untuk mengendalikan kebakaran.
"Pemerintah Indonesia perlu melakukan hal yang benar," tegasnya.
Malaysia Tawarkan Bantuan Pemadaman
Di tengah meningkatnya tekanan publik, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membela pendekatan diplomatik pemerintahnya terhadap Indonesia.
Pada Kamis (15/10), Anwar menyatakan Malaysia telah melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Indonesia untuk mencari solusi bersama dalam menangani krisis kabut asap.
Malaysia juga telah menawarkan bantuan pemadaman kebakaran. Pembicaraan antara pejabat penanggulangan bencana kedua negara mulai dilakukan pada Rabu (14/10).
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan bentuk bantuan dan kerja sama akan ditentukan berdasarkan hasil pembahasan kedua negara.
"Bentuk kerja sama akan bergantung pada hasil diskusi," ujarnya.
Menurutnya, komunikasi antarlembaga penanggulangan bencana menjadi langkah awal untuk menghadapi krisis kabut asap yang terus memburuk.
"Untuk pertama kalinya, pihak berwenang kedua negara telah memulai pembicaraan mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama mengatasi kabut asap," katanya.
Asap Meluas hingga Singapura dan Filipina
Dampak karhutla di Indonesia tidak hanya dirasakan Malaysia. Kabut asap juga dilaporkan memengaruhi kualitas udara di Singapura, Filipina, hingga Timor Leste.
Di Singapura, peningkatan polusi udara bahkan sempat menempatkan negara tersebut pada posisi teratas dalam sejumlah pemeringkatan kualitas udara terburuk di antara kota-kota besar dunia.
Sementara itu, sejumlah sekolah di Timor Leste dilaporkan menghentikan kegiatan pembelajaran akibat pencemaran udara.
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun ini juga disebut diperparah fenomena El Nino yang meningkatkan risiko kekeringan.
Luas lahan yang terbakar dilaporkan mencapai ratusan ribu hektare. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga hubungan diplomatik antarnegara.
ASEAN Didesak Bertindak Tegas
Krisis kabut asap juga kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani pada 2002.
Perjanjian tersebut bertujuan mencegah dan mengendalikan pencemaran asap lintas negara. Namun, persoalan serupa terus berulang hingga sekarang.
Profesor studi Asia dari University of Tasmania, James Chin, menilai kesepakatan tersebut belum memiliki mekanisme penegakan yang cukup kuat.
Menurutnya, perjanjian itu tidak efektif apabila negara-negara anggota tidak memiliki komitmen nyata untuk menjalankan kewajibannya.
Malaysia pun mendesak ASEAN menggelar pertemuan mendesak guna membahas krisis kabut asap terbaru.
Filipina selaku tuan rumah KTT ASEAN tahun ini telah mengonfirmasi bahwa persoalan tersebut akan masuk agenda pertemuan para menteri luar negeri bulan depan.
Anggota parlemen Malaysia, Hassan Abdul Karim, mengatakan negara-negara ASEAN pada dasarnya bersedia membantu Indonesia mengatasi kebakaran.
"Anggota ASEAN lebih dari bersedia untuk membantu," katanya.
Namun, menurutnya, bantuan tersebut harus diiringi keterbukaan dan kemauan politik pemerintah Indonesia.
"Asalkan Indonesia bersedia menelan ego dan kebanggaan mereka yang lebih besar," ujarnya.
Sementara itu, Syerleena Abdul Rashid menegaskan bahwa penyelesaian krisis kabut asap tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman.
Ia mendesak adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan yang terlibat pembakaran ilegal, tanpa memandang asal negara perusahaan tersebut.
Menurutnya, perusahaan asal Indonesia, Malaysia, maupun Singapura harus menghadapi konsekuensi hukum apabila terbukti menyebabkan kebakaran dan pencemaran udara.
"Yang kita butuhkan dari Jakarta adalah transparansi yang lebih besar, penegakan hukum yang lebih kuat terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas pembakaran ilegal, serta kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara tetangga," tegasnya.
Krisis kabut asap yang terus berulang kini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Indonesia di kawasan ASEAN. (*)