batampos – Pemangkasan dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kepulauan Riau hingga sekitar 50 persen memunculkan ismou boikot pembahasan APBD di lingkungan legislatif setempat.
Informasi yang beredar menyebut besaran pokir anggota dewan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp6 miliar kini tersisa sekitar Rp2,5 miliar. Kondisi itu disebut memicu kekecewaan sejumlah legislator.
Di tengah polemik tersebut, muncul kabar adanya rencana boikot terhadap agenda pembahasan APBD oleh sejumlah anggota DPRD Kepri.
Baca Juga: Prabowo Bakal Siapkan Layar Pintar di Semua Sekolah, Aktivitas Guru Bisa Dipantau dari Pusat
Selain itu, beredar pula isu bahwa pimpinan DPRD Kepri tidak mengalami pemangkasan anggaran seperti anggota lainnya.
Namun, Kepala Bagian Umum dan Humas Protokol Sekretariat DPRD Kepri, Isnaini Bayu Wibowo, membantah kabar tersebut.
Ia menegaskan tidak ada aksi boikot maupun penghentian pembahasan APBD di DPRD Kepri.
“Enggak ada itu, tidak betul. APBD harus tetap jalan, apa dasarnya untuk boikot,” kata Wibowo, Minggu (10/5).
Baca Juga: Dua Penumpang Kapal MV Hondius Asal Singapura Negatif Hantavirus
Wibowo juga membantah informasi yang menyebut pimpinan DPRD Kepri tidak terkena pemotongan pokir.
Menurut dia, pemangkasan anggaran berlaku bagi seluruh unsur pimpinan maupun anggota DPRD Kepri.
“Sama saja. Ketua dan wakil ketua juga dipotong,” ujarnya.
Meski isu boikot sempat mencuat, hingga kini agenda pembahasan APBD di DPRD Kepri disebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. (*)
Editor : M Tahang