batampos - Penyanyi Korea Selatan Kwon Eun Bi ditunjuk sebagai duta anti kejahatan seksual digital oleh Kantor Polisi Geumcheon, Seoul. Penunjukan mantan anggota IZ*ONE ini menjadi sorotan karena ia pernah menjadi sasaran penyalahgunaan teknologi digital berupa manipulasi gambar seksual tanpa persetujuan.
Kantor Polisi Geumcheon mengumumkan penunjukan tersebut pada 21 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kepolisian Korea Selatan ke-81.
Melalui peran barunya, Kwon Eun Bi diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kejahatan seksual di ruang digital, termasuk penyebaran konten deepfake dan perekaman ilegal.
Popularitasnya sebagai penyanyi juga diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial dan berbagai platform digital.
Penunjukan ini memiliki kedekatan tersendiri bagi Kwon Eun Bi. Ia menghabiskan masa kecilnya di Geumcheon-gu dan menempuh pendidikan sekolah dasar serta menengah di kawasan tersebut.
Kwon Eun Bi Pernah Jadi Sasaran Manipulasi Gambar Seksual
Penunjukan Kwon Eun Bi tidak terlepas dari kasus kejahatan seksual digital yang pernah menimpanya.
Pada Juli 2024, Woollim Entertainment, agensi yang menaunginya saat itu, mengumumkan telah mengajukan pengaduan pidana terhadap sejumlah pihak yang diduga menyebarkan konten berbahaya terkait sang penyanyi.
Pengaduan tersebut mencakup dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan seksual, penyebaran informasi palsu, hingga distribusi gambar seksual palsu yang dibuat dengan memanipulasi wajah Kwon Eun Bi.
Kasus tersebut menggambarkan bagaimana teknologi digital dapat disalahgunakan untuk menyerang seseorang tanpa persetujuan. Korban bahkan dapat menjadi sasaran konten seksual palsu meskipun tidak pernah terlibat dalam pembuatan materi tersebut.
Deepfake Jadi Ancaman Kejahatan Seksual Digital
Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang menjadi perhatian adalah deepfake. Teknologi ini memungkinkan wajah, suara, atau identitas visual seseorang dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan sehingga tampak seolah-olah berada dalam situasi tertentu.
Dalam kasus kejahatan seksual digital, teknologi tersebut dapat digunakan untuk membuat atau menyebarkan gambar dan video seksual palsu tanpa persetujuan orang yang menjadi sasaran.
Dampaknya tidak hanya menyangkut reputasi korban, tetapi juga privasi, keamanan, serta kondisi psikologis mereka. Penyebaran konten semacam ini juga dapat berlangsung cepat melalui media sosial dan platform digital.
Melalui penunjukan Kwon Eun Bi sebagai duta, Kepolisian Geumcheon diharapkan dapat memperkuat pesan pencegahan kejahatan seksual digital dan mendorong masyarakat lebih memahami risiko penyalahgunaan teknologi.
Kampanye tersebut juga menjadi pengingat bahwa manipulasi gambar seksual tanpa persetujuan bukan sekadar persoalan konten di internet, melainkan bentuk pelanggaran terhadap privasi dan martabat seseorang. (*)
Editor : Putut Ariyo