batampos - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) mendorong desa menjadi pusat gerakan sadar energi dengan pendekatan komunikasi publik yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan desa memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap ketahanan energi.
“Ketahanan energi tidak lagi menjadi program pemerintah semata, tetapi harus menjadi gerakan sosial. Desa menjadi kekuatan utama dalam membangun kesadaran,” ujarnya dalam kegiatan bimbingan teknis di Mataram, Rabu.
Melalui program unggulan Desa Berdaya NTB, pemerintah daerah mendorong setiap desa menjadi subjek utama dalam memproduksi narasi dan edukasi publik terkait energi bersih serta efisiensi energi.
Ahsanul menegaskan, karakteristik NTB sebagai wilayah kepulauan dengan potensi energi terbarukan yang besar membutuhkan pendekatan komunikasi yang tidak seragam.
“Pengelolaan informasi harus berbasis data dan konteks lokal. Konten energi di NTB tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” katanya.
Ia menjelaskan, komunikasi publik yang efektif harus melalui tiga tahapan, yakni membangun kesadaran, membentuk sikap, hingga mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB, potensi energi terbarukan di daerah ini mencapai 13.563 megawatt (MW), yang terdiri dari energi surya, angin, bioenergi, dan sampah kota.
Sementara itu, Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Nursodik Gunarjo, menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik dalam mendukung agenda ketahanan energi nasional.
“Informasi mengenai kebijakan dan pencapaian sektor energi harus dikelola dengan baik dan dikomunikasikan melalui konten yang jelas, relevan, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya. (*)
Editor : Putut Ariyotejo