batampos – Kritik terhadap indikator pertumbuhan ekonomi kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena meningkatnya angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di kisaran 5 persen. Menanggapi hal itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang selama ini diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) lebih banyak mencerminkan akumulasi modal daripada kualitas hidup masyarakat.
"Angka pertumbuhan 5 persen bahkan target 8 persen itu bersifat imajiner. Hal ini terjadi karena perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berfokus pada akumulasi modal, yaitu seberapa banyak sumber daya alam diekstraksi," ujar Boy dalam keterangannya, Sabtu (27/6).
Baca Juga: Ketegangan Memuncak, Parlemen Iran Sebut Serangan AS Langgar Semangat Gencatan Senjata
Menurut Boy, aktivitas ekonomi seperti pertambangan batu bara, hilirisasi nikel, ekspansi perkebunan sawit, hingga pembukaan kawasan tambang memang mampu meningkatkan nilai PDB. Namun, capaian tersebut dinilai tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah eksploitasi.
Ia menilai masyarakat justru kerap menghadapi dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, penyempitan ruang hidup, hingga hilangnya sumber penghidupan akibat ekspansi industri ekstraktif.
"Bagi masyarakat di tingkat tapak, angka pertumbuhan tidak memiliki arti ketika air bersih tercemar, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan ruang hidup dirampas paksa oleh korporasi," tegasnya.
Boy juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya menyebut sistem ekonomi Indonesia masih keliru karena kekayaan negara justru mengalir ke luar negeri. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan pengakuan bahwa model pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menghadirkan pemerataan manfaat ekonomi.
Selama ini, kata Boy, pemerintah masih mengandalkan investasi berbasis eksploitasi sumber daya alam dengan asumsi manfaat ekonomi akan mengalir kepada masyarakat. Namun, konsep tersebut dinilai tidak terbukti karena keuntungan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Baca Juga: Sejarah! Tanjung Verde Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026
"Fakta di lapangan menunjukkan model pembangunan saat ini justru membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Masyarakat hanya menerima dampak berupa limbah, bencana ekologis, penggusuran, dan pemiskinan struktural," ujarnya.
Karena itu, Walhi meminta pemerintah tidak lagi menjadikan PDB sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah didorong menggunakan ukuran kesejahteraan yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial, hak asasi manusia, serta keberlanjutan lingkungan.
"Presiden harus berhenti menggunakan PDB sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan negara. Pemerintah perlu beralih ke indikator kesejahteraan yang berbasis pada keadilan ekologis, hak asasi manusia, dan kedaulatan ruang hidup rakyat," kata Boy.
Selain mengubah indikator pembangunan, Walhi juga mendorong pemerintah menggeser arah kebijakan ekonomi dari model yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam menuju pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Boy, perubahan tersebut dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak atas alam (rights of nature), perlindungan hak antargenerasi (intergenerational rights), penguatan ekonomi rakyat, serta jaminan kepastian wilayah kelola masyarakat.
"Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah harus membangun kebijakan yang menjamin kepastian wilayah kelola rakyat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan penuh terhadap keberlanjutan alam," pungkasnya. (*)
Editor : M Tahang