batampos – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 berada di kisaran Rp174 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.
Said menjelaskan, estimasi itu didasarkan pada kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta jumlah penerima manfaat yang akan dilayani dalam program tersebut.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Kemudian kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Menurutnya, perhitungan tersebut mempertimbangkan jumlah SPPG yang benar-benar dibutuhkan untuk melayani sekitar 84 juta peserta didik. Selain itu, alokasi juga mencakup program kesehatan pendukung, seperti penanganan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil.
Said mengakui terjadi penurunan anggaran yang cukup signifikan dari proyeksi awal sebesar Rp268 triliun menjadi sekitar Rp174 triliun.
"Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan angka tersebut masih berupa estimasi awal. Besaran anggaran final akan diputuskan melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 antara DPR dan pemerintah sebelum disahkan menjadi APBN.
"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah," katanya.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak mengorbankan kualitas pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak semata diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari efektivitas pengelolaan serta kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat.
"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Yang penting menjaga kualitas. Yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," tegas Said. (*)
Editor : Jamil Qasim