batampos – Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak yang tidak sesuai dengan standar operasional dan integritas pelaksanaan program.
"Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia," kata Sudaryono kepada wartawan usai rapat pimpinan, Senin (3/8).
Jawa Barat Terbanyak
Sudaryono merinci, dari total 137 kepala SPPG yang dicopot, sebanyak 49 orang berasal dari Jawa Barat, disusul Lampung 26 orang, Jawa Timur 11 orang, Sumatera Utara 10 orang, Banten 10 orang, serta Jawa Tengah lima orang.
Ia menambahkan, lima kepala SPPG dari Jawa Tengah tersebut termasuk pengelola dapur MBG di Semarang yang sebelumnya dikaitkan dengan kasus keracunan makanan di SMK Negeri 6 Semarang.
"Termasuk Kepala Dapur, lima itu termasuk yang kemarin dapurnya di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang," ujarnya.
Zero Tolerance terhadap Pelanggaran
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari insiden keamanan pangan hingga dugaan penyimpangan anggaran.
"Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, ngentik uang, dan lain-lain. Kami telah menyiapkan sistem dan mekanisme, karena trust is good, but control is better," tegasnya.
Menurut Sudaryono, pencopotan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin organisasi agar kualitas pelayanan Program MBG tetap terjaga di seluruh Indonesia.
Perkuat Pengawasan Digital
Selain melakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia, BGN juga tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital untuk memantau operasional setiap dapur MBG secara lebih transparan dan terintegrasi.
Sistem tersebut nantinya memungkinkan berbagai pihak, termasuk orang tua, sekolah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan, mengetahui informasi mengenai menu makanan yang disajikan, kandungan gizi, lokasi dapur yang memasak, identitas kepala SPPG, hingga riwayat keluhan yang diterima.
"Sebagaimana janji saya setelah dilantik, kami ingin menyediakan informasi yang terbuka kepada orang tua, dinas kesehatan, dinas pendidikan, guru, hingga kepala sekolah. Mereka bisa mengetahui anaknya mendapat menu apa hari ini, kemarin, maupun besok, kandungan gizinya, dimasak di SPPG mana, siapa kepala SPPG-nya, hingga apakah ada keluhan yang masuk," kata Sudaryono. (*)
Editor : Putut Ariyo