batampos — Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam sekaligus penataan dan perampingan badan usaha milik negara (BUMN).
Hal itu disampaikan dalam pertemuan Prabowo dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” kata Teddy saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9).
Selain membahas hilirisasi, Prabowo juga menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan BUMN.
Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Proses konsolidasi BUMN akan terus dilanjutkan. Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara.
Restrukturisasi tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
Teddy mengatakan, Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Restrukturisasi diarahkan untuk menciptakan perusahaan negara dengan struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” ujar Teddy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (*)
Editor : Jamil Qasim