batampos – Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fatimah Azzahra, mempertanyakan sumber anggaran untuk merealisasikan wacana kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ia menilai, pemerintah perlu menjelaskan skema pembiayaan di tengah prioritas anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Fatimah mengingatkan, kebijakan pendidikan gratis harus didukung anggaran negara yang memadai. Jangan sampai kebijakan tersebut justru membebani perguruan tinggi karena pemerintah tidak menyiapkan skema pembiayaan yang jelas.
“Bagaimana ingin menggratiskan pendidikan kalau anggarannya masih diutamakan untuk program MBG dan Kopdes misalnya? Lantas dari mana kira-kira anggaran untuk kuliah gratis ini akan dilaksanakan?” ujar Fatimah dalam unggahannya di Instagram, Selasa (3/11).
Ia mengakui, wacana kuliah gratis merupakan langkah positif untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Namun, menurutnya, niat tersebut harus disertai perencanaan matang dan mekanisme pelaksanaan yang realistis.
Fatimah menyoroti kondisi perguruan tinggi yang dinilai masih menghadapi persoalan pembiayaan. Bahkan, mempertahankan uang kuliah tunggal (UKT) agar tidak naik menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika anggaran pendidikan dari pemerintah pusat mengalami pemotongan.
“Jangan sampai pemerintah membuat program gratis-gratis kepada kita semua, tapi kampus yang harus mencari dananya sendiri,” tegasnya.
Ia khawatir, kebijakan kuliah gratis tanpa jaminan pembiayaan yang memadai justru memperburuk kondisi keuangan perguruan tinggi. Dampaknya, kampus bisa kesulitan memenuhi kebutuhan operasional dan menjaga kualitas pendidikan.
Menurut Fatimah, pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Sebab, perluasan akses pendidikan tinggi tidak akan berjalan optimal apabila perguruan tinggi tidak mendapat dukungan finansial yang cukup.
“Jangan sampai niat untuk membuka kampus seluas-luasnya pada semua orang malah berakibat membunuh kampus karena tidak didukung dengan kondisi finansial yang mencukupi dari negara,” katanya.
Fatimah juga menanggapi pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti), Stella Christie, mengenai tantangan menyeimbangkan kualitas, keterjangkauan, dan kuantitas pendidikan tinggi.
Sebelumnya, Stella menjelaskan bahwa ketiga aspek tersebut sulit dicapai secara bersamaan. Karena itu, pemerintah perlu menentukan strategi dan prioritas yang tepat dalam pengembangan pendidikan tinggi.
Fatimah mengapresiasi upaya pemerintah menjaring pandangan masyarakat mengenai prioritas pendidikan tinggi. Namun, ia menilai langkah tersebut perlu diikuti penjelasan konkret mengenai strategi pembiayaan dan komitmen pemerintah menjaga kualitas kampus.
Ia berharap pemerintah lebih dahulu menunjukkan keberpihakan terhadap pendidikan melalui prioritas anggaran yang jelas. Dengan begitu, wacana kuliah gratis tidak sekadar menjadi janji, tetapi dapat diwujudkan tanpa mengorbankan keberlangsungan perguruan tinggi.
“Apakah mungkin sebaiknya pemerintah bisa menunjukkan dulu prioritas anggaran untuk pendidikan misalnya atau komitmen-komitmen lain terhadap pendidikan supaya niat baik ini bisa terlaksana dengan baik juga?” pungkasnya. (*)
Editor : Cipi Ckandina