Batam Kepulauan Riau Nasional Internasional Ekonomi & Bisnis Hukum & Kriminal Lifestyle Olahraga

Libatkan Publik Evaluasi Layanan, Disnaker & Transmigrasi Fokus Tingkatkan Kualitas Pelayanan

batampos • Kamis, 9 Juli 2026 | 17:30 WIB
Kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna, Ranai, Kamis (9/7). F. untuk Batam Pos
Kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna, Ranai, Kamis (9/7). F. untuk Batam Pos

Batampos – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Ranai, Kamis (9/7/2026).

Kepala Disnakertrans Natuna, Indra Joni, mengatakan forum tersebut menjadi sarana menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi standar pelayanan publik agar semakin efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Melalui forum ini kami mengharapkan dukungan dan masukan dari seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Indra di sela-sela forum yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga penerima layanan tersebut.
Baca Juga: Adidas BB.01 Resmi Debut, Sepatu Basket 3D Printed Langka Siap Diburu Kolektor

Ia menjelaskan, Disnakertrans Natuna saat ini memberikan sejumlah layanan di bidang ketenagakerjaan, mulai dari pembuatan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja secara daring, pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), hingga penerbitan Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (STD-BKK).

Selain itu, terdapat pula layanan di bidang hubungan industrial dan transmigrasi, seperti penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK), pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), serta fasilitasi pengurusan hak atas tanah transmigran.

Sementara itu, Kepala Bidang Transmigrasi dan Hubungan Industrial Disnakertrans Natuna, Kartono, menilai peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari kalangan dunia usaha.

Baca Juga: Penataan DAS Baloi Tanpa APBN dan APBD, BP Batam Minta Swasta Wajib Pulihkan Fungsi Sungai

Menurutnya, perusahaan perlu berkomitmen menjalankan ketentuan ketenagakerjaan dan hubungan industrial sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh peserta untuk memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan pelayanan,” katanya.

Melalui forum konsultasi ini, Disnakertrans Natuna berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat seiring terbangunnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. (*)

Editor : Chahaya Simanjuntak
#Forum Komunikasi Publik #Disnakertrans Natuna #Pemkab Natuna