Rekrut Honorer Baru Dilarang, Amsakar Prioritaskan Guru dan Tenaga Medis
batampos - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai menghitung dampak kebijakan pemerintah pusat yang meminta kepala daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga belanja pegawai agar tidak melewati batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad mengatakan, pihaknya baru menerima informasi mengenai kebijakan tersebut. Pemko Batam akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan penerapannya di daerah.
“Nah, ini saya baru dapat informasi. Begini, kami akan coba membahas hal itu kepada kementerian. Kalau memang seperti itu, yang paling penting itu adalah guru dan tenaga medis,” kata Amsakar, Senin (24/8) siang.
Menurut Amsakar, penghentian rekrutmen tenaga honorer baru tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan tenaga pelayanan dasar. Guru dan tenaga medis, kata dia, harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, Pemko Batam juga menghadapi persoalan pembiayaan aparatur setelah pemerintah pusat menyiapkan skema pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari APBD ke APBN.
Amsakar mengatakan, jumlah PPPK yang menjadi perhatian Pemko Batam berada di kisaran 300 hingga 400 orang. Namun, skema penggajian melalui APBN tersebut belum sepenuhnya final sehingga pemerintah daerah masih menunggu kepastian dari kementerian.
“PPPK kami kurang lebih 300 sampai 400 orang. Kalau APBD mungkin, dan kepastian di kementerian belum final. Kita akan berinisiatif dengan kebijakan daerah,” ujarnya.
Selain PPPK penuh waktu, Pemko Batam juga masih memiliki ratusan PPPK paruh waktu. Amsakar memperkirakan jumlahnya berada di kisaran 200 hingga 300 orang.
“Kita ingin membantu menyelesaikan itu,” katanya.
Amsakar mengatakan Pemko Batam akan melihat terlebih dahulu arah kebijakan pemerintah pusat sebelum menentukan langkah pembiayaan di daerah. Pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan yang bertentangan dengan kebijakan nasional.
