Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengamat: Kendaraan Nasional Butuh Kebijakan Konsisten dan Insentif

J
Penulis: JawaPos❯
Presiden Prabowo Subianto meninjau proses produksi motor listrik di Fasilitas Produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 13 Agustus 2026. Presiden meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Fasilitas Produksi ALVA. (ANTARA/BPMI Setpres-Muchlis Jr)
Presiden Prabowo Subianto meninjau proses produksi motor listrik di Fasilitas Produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 13 Agustus 2026. Presiden meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Fasilitas Produksi ALVA. (ANTARA/BPMI Setpres-Muchlis Jr)

Advertisement

batampos – Rencana pemerintah mendorong produksi kendaraan nasional dinilai membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menarik dan menjaga investasi industri otomotif di dalam negeri.

Pengamat otomotif Bebin Djuana mengatakan, pemerintah perlu memastikan adanya keselarasan visi dan misi di seluruh jajaran agar pengembangan kendaraan nasional tidak terhambat perubahan kebijakan.

“Yang perlu dipersiapkan adalah konsistensi kebijakan dan keselarasan visi misi di seluruh jajaran pemerintah,” kata Bebin saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (15/8).

Menurut dia, konsistensi kebijakan akan memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri otomotif. Kepastian tersebut penting karena investasi di sektor kendaraan membutuhkan perencanaan jangka panjang.

“Merek yang diajak kerja sama perlu kepastian peraturan tidak berubah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Advertisement

Selain regulasi yang konsisten, Bebin menilai pemerintah perlu menyiapkan insentif atau subsidi untuk mendukung investasi produksi kendaraan nasional.

Pasalnya, investasi di industri otomotif tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi. Dalam dua hingga tiga tahun, produsen biasanya membutuhkan investasi tambahan untuk melakukan penyegaran model atau menghadirkan model baru.

“Agar investasi yang dikucurkan bisa ditanggung atau dijamin, mengingat dalam waktu dua sampai tiga tahun akan ada minor change atau model baru. Artinya, butuh tambahan investasi,” jelasnya.

Bebin mengatakan Indonesia juga dapat mempelajari pengalaman Malaysia dalam membangun industri kendaraan nasional. Negara tetangga tersebut telah memiliki merek otomotif nasional, yakni Proton dan Perodua.

Advertisement

Artikel Terkait

Insentif PPh 21 DTP Sasar 13 Juta Pekerja

Insentif PPh 21 DTP Sasar 13 Juta Pekerja

Pemerintah memperluas insentif PPh 21 DTP untuk sekitar 13 juta pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. BSU disiapkan bagi pekerja berpenghasil

KPK Periksa Bupati dan Wabup Bogor soal Pemotongan Insentif

KPK Periksa Bupati dan Wabup Bogor soal Pemotongan Insentif

KPK memeriksa Bupati Rudy Susmanto dan Wabup Bogor Ade Ruhandi terkait dugaan pemotongan insentif upah pungut pegawai Bapenda.

Gaji di Bawah Rp10 Juta Dapat Insentif PPh 21, PTKP Juga Dikaji Naik

Gaji di Bawah Rp10 Juta Dapat Insentif PPh 21, PTKP Juga Dikaji Naik

Pemerintah melanjutkan insentif PPh 21 bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta pada 2027 dan mengkaji penyesuaian PTKP berdasarkan inflasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer