BI Kepri Dorong Transaksi Digital, Antisipasi Uang Palsu Jelang Ramadan
batampos — Bank Indonesia mendorong percepatan penggunaan pembayaran digital di Provinsi Kepulauan Riau menjelang Ramadan. Langkah ini dinilai penting untuk menekan potensi peredaran uang palsu sekaligus menjaga kelancaran transaksi saat aktivitas ekonomi masyarakat meningkat.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Ronny Widijarto, mengatakan optimalisasi pembayaran non-tunai, khususnya melalui QRIS, menjadi strategi utama untuk meningkatkan keamanan transaksi masyarakat dan pelaku usaha di Batam dan wilayah sekitarnya.
Menurut Ronny, transaksi digital menawarkan efisiensi sekaligus menutup celah peredaran uang palsu yang kerap meningkat pada periode perputaran uang tinggi, seperti menjelang Idulfitri.
“Supaya tidak ribet, baik pedagang maupun masyarakat sebaiknya bertransaksi secara non-tunai. Sekarang QRIS sudah sangat mudah,” ujarnya, Jumat (13/2).
Meski demikian, BI tetap menekankan pentingnya kewaspadaan bagi masyarakat yang masih menggunakan uang tunai.
Edukasi metode 3D—dilihat, diraba, dan diterawang—terus digencarkan sebagai cara sederhana mengenali keaslian uang rupiah tanpa alat khusus.
Ronny menilai metode tersebut masih relevan karena tingkat kemiripan uang palsu yang pernah ditemukan relatif rendah. Namun, peningkatan kewaspadaan tetap diperlukan, terutama saat distribusi tunjangan hari raya (THR) dan belanja kebutuhan Lebaran meningkat tajam.
Selain edukasi, BI Kepri juga memperkuat koordinasi dengan perbankan dan aparat penegak hukum untuk memantau potensi peredaran uang palsu. Masyarakat diimbau menukarkan uang hanya melalui jalur resmi, baik melalui perbankan maupun layanan kas keliling BI.
Data BI menunjukkan peredaran uang palsu di Kepri masih menjadi perhatian, meski tren jangka panjang cenderung menurun.
Deputi Kepala BI Kepri, Adidoyo Prakoso, menyebut sepanjang 2025 ditemukan 1.045 lembar uang palsu.
Temuan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Tanjungpinang dan Lingga. Pecahan yang paling banyak dipalsukan adalah Rp100 ribu dan Rp50 ribu.
Secara bulanan, temuan uang palsu menunjukkan fluktuasi. Januari tercatat 50 lembar, Februari meningkat menjadi 270 lembar, Maret turun menjadi 150 lembar, kemudian naik kembali pada April sebanyak 253 lembar dan Mei mencapai 282 lembar.
Adidoyo menjelaskan, laporan uang palsu diterima melalui dua jalur utama, yakni dari perbankan serta laporan langsung masyarakat.
BI menilai kombinasi penguatan transaksi digital dan peningkatan literasi masyarakat terhadap ciri keaslian uang menjadi kunci menjaga stabilitas sistem pembayaran selama Ramadan. (*)
