Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BGN Copot 137 Kepala SPPG di Seluruh Indonesia, Tegaskan Zero Tolerance pada Pelanggaran MBG

P
Penulis: Putut Ariyo❯
Ilustrasi petugas SPPG sedang menyiapkan menu MBG. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
Ilustrasi petugas SPPG sedang menyiapkan menu MBG. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

Advertisement

batampos – Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak yang tidak sesuai dengan standar operasional dan integritas pelaksanaan program.

"Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia," kata Sudaryono kepada wartawan usai rapat pimpinan, Senin (3/8).

Advertisement

Jawa Barat Terbanyak

Sudaryono merinci, dari total 137 kepala SPPG yang dicopot, sebanyak 49 orang berasal dari Jawa Barat, disusul Lampung 26 orang, Jawa Timur 11 orang, Sumatera Utara 10 orang, Banten 10 orang, serta Jawa Tengah lima orang.

Ia menambahkan, lima kepala SPPG dari Jawa Tengah tersebut termasuk pengelola dapur MBG di Semarang yang sebelumnya dikaitkan dengan kasus keracunan makanan di SMK Negeri 6 Semarang.

Advertisement

"Termasuk Kepala Dapur, lima itu termasuk yang kemarin dapurnya di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang," ujarnya.

Zero Tolerance terhadap Pelanggaran

Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari insiden keamanan pangan hingga dugaan penyimpangan anggaran.

"Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, ngentik uang, dan lain-lain. Kami telah menyiapkan sistem dan mekanisme, karena trust is good, but control is better," tegasnya.

Menurut Sudaryono, pencopotan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin organisasi agar kualitas pelayanan Program MBG tetap terjaga di seluruh Indonesia.

 

Advertisement

Artikel Terkait

 Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG, Tapi Harus Kompak

Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG, Tapi Harus Kompak

Sekolah negeri boleh menolak MBG, tetapi keputusan harus disepakati sekolah, komite, dan wali murid. Penerimaan juga tak boleh parsial.

 1.653 Sekolah Dicoret dari Penerima MBG, BGN Ungkap Penyebabnya

1.653 Sekolah Dicoret dari Penerima MBG, BGN Ungkap Penyebabnya

BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Prioritas kini dialihkan ke wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.

 BGN Bongkar Fakta Keracunan MBG Sidoarjo

BGN Bongkar Fakta Keracunan MBG Sidoarjo

BGN mengungkap makanan MBG di Sidoarjo dikonsumsi melewati batas waktu aman. Dugaan kelalaian disengaja berpotensi diproses pidana.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer