Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPN Transaksi Digital Luar Negeri Mulai Dipungut, Bukan Pajak Baru

J
Penulis: JawaPos❯
Ilustrasi pajak, kini menjadi andalan penerimaan negara. (JawaPos)
Ilustrasi pajak, kini menjadi andalan penerimaan negara. (JawaPos)

Advertisement

batampos - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026.

Sistem tersebut digunakan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan konsumen di Indonesia. Penerapan SPP-TDLN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, penerapan SPP-TDLN merupakan langkah pemerintah menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan transaksi digital lintas negara.

Advertisement

"Transaksi digital lintas negara terus berkembang dan semakin banyak barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh konsumen di Indonesia. SPP-TDLN menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemungutan PPN dapat mengikuti perkembangan transaksi dan sistem pembayaran dalam ekonomi digital," ujar Bimo dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Kamis (1/10/2026).

Bukan Jenis Pajak Baru

Bimo menegaskan, SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Sistem tersebut merupakan mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.

Advertisement

SPP-TDLN diterapkan terhadap transaksi yang belum dipungut PPN melalui mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dengan mekanisme tersebut, pemungutan PPN diharapkan tidak menimbulkan pemungutan pajak dua kali atas transaksi yang sama.

Dalam pelaksanaannya, SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria pemungutan PPN. Jika transaksi memenuhi ketentuan, PPN dipungut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan PPN.

Enam Issuer Jadi Pemungut PPN

Advertisement
Editor : Cipi Ckandina

Artikel Terkait

Transaksi QRIS Tumbuh 75,8 Persen, Penipuan Digital Jadi Sorotan

Transaksi QRIS Tumbuh 75,8 Persen, Penipuan Digital Jadi Sorotan

Transaksi QRIS tumbuh 75,8 persen pada triwulan III 2026. OJK mencatat 737 ribu laporan penipuan digital hingga Oktober 2026.

Transaksi Emas Digital Kini Punya Pedoman Syariah dari MUI

Transaksi Emas Digital Kini Punya Pedoman Syariah dari MUI

DSN-MUI menetapkan fatwa tentang jual beli emas fisik digital. PPEDI menyambut positif pedoman syariah yang diharapkan memperkuat kepastian

PPN Digital Luar Negeri Berlaku, Transfer Uang Tak Otomatis Kena Pajak

PPN Digital Luar Negeri Berlaku, Transfer Uang Tak Otomatis Kena Pajak

DJP memperluas pemungutan PPN transaksi digital luar negeri. Transfer uang pribadi dan remitansi tidak otomatis dikenakan pajak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer