batampos – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), diusut secara adil, objektif, dan transparan. Penegakan hukum harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
"Setiap proses yang ada kaitannya dengan hukum dan proses hukum, tegakkan hukum dengan adil, objektif, dan transparan. Saya yakin ini fondasi kita karena kita negara hukum," kata Haedar seusai Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Kamis (5/11).
Pernyataan Haedar muncul di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang diusut Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Penyidik juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Di tengah perkembangan kasus tersebut, Haedar turut menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi dan mengutamakan kepentingan rakyat.
"Kita juga mendukung langkah-langkah Presiden untuk tetap memimpin bangsa dan negara ini berbasis pada konstitusi dan untuk sebesar-besarnya hajat hidup rakyat, untuk persatuan, keadilan, kemakmuran," ujarnya.
Haedar juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpecah belah dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurut dia, proses hukum yang sedang berjalan perlu dihormati karena telah ditangani oleh aparat yang memiliki kewenangan.
Dia menilai ruang diskusi dan perbedaan pendapat tetap harus dijaga. Namun, dinamika di tengah masyarakat jangan sampai berkembang menjadi pertentangan atau konfrontasi antarkelompok.
"Karena sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, yang berotoritas, maka masyarakat diminta tenang, tidak terpecah belah. Boleh berdiskusi, berdinamika, tetapi jangan sampai kemudian kita menjadi terbagi-bagi, menjadi dua yang saling berkonfrontasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Haedar mengingatkan seluruh warga Muhammadiyah agar menjaga organisasi sebagai rumah bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Menurut dia, Muhammadiyah harus terus hadir membantu masyarakat, terutama mereka yang masih menghadapi kesulitan hidup.
"Jadikan Muhammadiyah itu rumah untuk semua, dan Muhammadiyah tetap memberi suluh, memberi manfaat bagi kehidupan orang banyak. Karena banyak masyarakat kita yang juga hidupnya susah, harus dilayani oleh kita semua," pungkasnya. (*)
