batampos- Masyarakat Pulau Jemaja mendesak agar Pelabuhan Roro Kuala Maras segera difungsikan setelah pembangunan fisiknya rampung.
Warga menilai pelabuhan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang arus distribusi barang, terutama kebutuhan pokok yang selama ini terhambat oleh keterbatasan akses transportasi laut.
Ropi, salah satu warga setempat, menyampaikan harapannya agar pemerintah segera membuka operasional pelabuhan tersebut.
Menurutnya, keberadaan kapal roro akan sangat menguntungkan dari sisi efisiensi waktu dan biaya.
“Selama ini, barang sembako masuk ke Jemaja lewat kapal kayu dengan perjalanan sampai 28 jam. Kalau sudah ada kapal roro, hanya butuh 10 jam dari Tanjung Uban dan bisa langsung diangkut pakai mobil pick up atau truk,” ujar Ropi, Minggu, (27/7/2025).
Ia menilai bahwa percepatan pengoperasian pelabuhan dapat membawa dampak positif bagi roda ekonomi masyarakat, termasuk mempercepat perputaran logistik dan menekan harga barang.
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub LH) Kabupaten Kepulauan Anambas, Nurullah, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu jadwal uji coba sandar KMP Bahtera Nusantara 01 sebagai tahap akhir sebelum pelabuhan resmi digunakan.
“Uji sandar kami sedang menunggu jadwal dari BPTD dan ASDP selaku pengelola kapal. Ini merupakan prosedur penting sebelum pelabuhan dioperasikan secara penuh,” kata Nurullah.
Ia menambahkan, dalam uji sandar tersebut akan melibatkan berbagai pihak terkait seperti BPTD, Dishub, dan Syahbandar untuk memastikan kelayakan dan kesiapan teknis pelabuhan.
“Selama uji sandar, kapal tidak akan membawa penumpang. Jadi memang harus menunggu waktu yang tepat agar semua proses berjalan lancar,” lanjutnya.
Nurullah berharap masyarakat dapat bersabar sambil menunggu semua tahapan ini rampung.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat proses agar pelabuhan segera bisa dinikmati masyarakat.
Sebagai informasi, Pelabuhan Roro Kuala Maras dibangun oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II dengan dana APBN tahun 2024 sebesar Rp36 miliar.
Fasilitas ini diproyeksikan menjadi simpul transportasi laut strategis untuk menunjang konektivitas wilayah Kepulauan Anambas, khususnya di Pulau Jemaja. (*)
Editor : Tunggul Manurung