Hutang tersebut merupakan warisan dari kepemimpinan Bupati sebelumnya, Abdul Haris, dan sebagian besar berasal dari kewajiban pembayaran kepada kontraktor atas pembangunan fisik maupun pengadaan yang telah dilaksanakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Sahtiar, membenarkan besarnya jumlah utang tersebut dan menegaskan bahwa pelunasannya kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Hutang 2024 menjadi prioritas Pemkab Anambas untuk melunasinya,” ujar Sahtiar kepada awak media, Rabu (30/7).
Ia menjelaskan bahwa Pemkab secara rutin melakukan pembayaran utang setiap bulan kepada pihak ketiga, khususnya kontraktor yang telah menyelesaikan proyek pembangunan.
Hingga akhir Juli 2025, sisa utang yang belum dibayarkan tinggal sekitar Rp 20 miliar. “Sekarang hutang kita tinggal Rp 20 miliar,” jelasnya.
Sahtiar mengungkapkan, utang tersebut terjadi akibat Pemerintah Pusat tidak mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) dan beberapa dana lainnya pada akhir tahun 2024, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga.
Sebagai langkah strategis untuk memulihkan kondisi keuangan daerah, Pemkab Anambas mengambil kebijakan untuk meniadakan seluruh kegiatan pembangunan baru pada tahun 2025.
Anggaran difokuskan sepenuhnya untuk membayar utang dan membenahi sistem keuangan daerah.
“Seluruh kegiatan kita tiadakan tahun ini. Fokus kita adalah memperbaiki kondisi fiskal agar di tahun 2026 keuangan daerah sudah kembali stabil,” tegas Sahtiar.
Dengan upaya ini, Pemkab Anambas berharap dapat menata ulang manajemen keuangan secara lebih sehat dan akuntabel, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat dan para mitra kerja terhadap tata kelola pemerintahan daerah. (*)
Editor : Tunggul Manurung