batampos – Penurunan angka kemiskinan dan stunting mengantarkan Batam meraih apresiasi nasional pada 2026.
Data terbaru menunjukkan, angka kemiskinan turun dari 5,02 persen pada 2023 menjadi 3,81 persen pada 2025. Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang dari sekitar 70 ribu jiwa menjadi 53 ribu jiwa.
Perbaikan juga terjadi pada indikator stunting. Pada 2023, prevalensi stunting tercatat 1,71 persen atau 1.022 anak. Angka itu menurun menjadi 1,28 persen pada 2024 dan mendekati 1 persen pada 2025, atau sekitar 700 anak.
Baca Juga: Ekspor Elektronik Batam Tetap Dominan di Tengah Tekanan Rupiah, AS Jadi Pasar Utama
Capaian tersebut membawa Batam masuk jajaran daerah berprestasi dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Palembang.
Batam dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik di wilayah Sumatera bersama Sungai Penuh dan Pekanbaru.
Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Amsakar menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen di Batam.
Baca Juga: Warga Lapor Balap Liar di Kawasan Pollux Habibie, Polisi Lakukan Patroli Dini Hari
“Ini kerja bersama. Tapi juga menjadi pengingat bahwa pekerjaan belum selesai,” ujarnya.
Ia menekankan, penghargaan harus menjadi momentum memperkuat program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Penilaian ajang ini mencakup indikator strategis, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan dan stunting, hingga inovasi pembiayaan daerah.
Sementara itu, Tito Karnavian menegaskan penghargaan ini menjadi pemicu kompetisi sehat antar daerah.
Baca Juga: Stok Aman, Batam Siapkan 9.000 Hewan Kurban Jelang Iduladha
“Yang sudah berprestasi harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.
Selain sebagai pengakuan kinerja, penghargaan ini juga berkaitan dengan peluang insentif fiskal dari pemerintah pusat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (*)
Editor : M Tahang