batampos – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam melonjak lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Dari sekitar Rp975 miliar pada 2020, penerimaan PAD meningkat menjadi Rp2,253 triliun pada 2025. Capaian itu menjadi salah satu modal Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari geliat ekonomi dan investasi. Menurutnya, pertumbuhan aktivitas usaha akan memperluas basis penerimaan daerah sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih besar.
Hal tersebut disampaikan Amsakar dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Seminar tersebut diikuti sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera. Forum itu membahas berbagai strategi pemerintah kota dalam menjaga kemampuan fiskal sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen pada 2025 dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun. Industri pengolahan masih menjadi sektor dominan dengan kontribusi sekitar 57 persen.
Sementara itu, investasi juga terus bergerak. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Hingga semester pertama 2026, investasi yang masuk telah mencapai Rp38,97 triliun.
Amsakar melihat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan PAD sebagai mata rantai yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan geliat ekonomi menghasilkan penerimaan yang dapat dikembalikan dalam bentuk pembangunan.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Batam pada 2025 mencapai 54,36 persen. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp1,482 triliun.
“Ini menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi berkaitan dengan kekuatan fiskal daerah. Ketika kegiatan ekonomi berkembang, potensi penerimaan daerah juga semakin besar,” katanya.
Meski indikator ekonomi menunjukkan tren positif, Batam masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,57 persen. Tingginya arus migrasi menjadi salah satu persoalan karena tidak seluruh pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Pemerintah, lanjut Amsakar, perlu memastikan pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” ujarnya.
Penguatan fiskal juga tidak hanya bergantung pada kemampuan Pemko Batam meningkatkan pendapatan. Amsakar menilai sinergi dengan BP Batam menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan pembiayaan pembangunan.
Perbedaan kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam, kata dia, harus diikuti integrasi kebijakan dan perencanaan agar program tidak tumpang tindih.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” jelasnya.
Menurut Amsakar, sinergi tersebut juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Pemko Batam terus mendorong penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan agar pelaku usaha memperoleh kepastian.
“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” katanya.
Di tengah ketergantungan Batam terhadap sektor industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal, pemerintah juga mulai mendorong sektor ekonomi baru yang memiliki nilai tambah. Salah satunya pengembangan pusat data atau data center.
Diversifikasi tersebut diharapkan membuat sumber pertumbuhan ekonomi Batam semakin beragam dan pada akhirnya memperkuat basis penerimaan daerah.
Penguatan fiskal kemudian diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Pemko Batam, antara lain, menyediakan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen, memberikan bantuan tunai kepada 4.000 lansia, serta meningkatkan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan.
Di sektor infrastruktur, normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer dilakukan untuk mengurangi persoalan banjir.
Amsakar menegaskan, ukuran keberhasilan fiskal bukan semata-mata angka PAD atau pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kemampuan pemerintah mengubah kekuatan fiskal menjadi pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat jauh lebih penting.
“Fiskal daerah harus kembali memberi manfaat kepada masyarakat. Kami berharap forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” pungkasnya. (*)
Editor : M Tahang