batampos - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan kenaikan anggaran infrastruktur menjadi salah satu fokus dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi disebut meningkat 20,98 persen.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu, (2/9). Rapat tersebut beragendakan penyampaian tanggapan dan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026.
Menurut Amsakar, tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan dasar perkotaan. Di antaranya peningkatan kualitas jalan, penanganan banjir dan persampahan, keselamatan lalu lintas, serta penyediaan dan peningkatan sarana transportasi publik.
"Setiap tambahan anggaran harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja dan manfaat bagi masyarakat," kata Amsakar.
Ia mengatakan keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran. Pemerintah, kata dia, harus memastikan belanja menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kota Batam juga menyatakan penanganan banjir dan persampahan akan dilakukan secara terpadu. Pendekatannya mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase, pengendalian kawasan, serta pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Di sektor pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan tetap disebut sebagai prioritas. Amsakar mengatakan pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses, pemenuhan sarana-prasarana, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Adapun pelayanan kesehatan tidak hanya ditujukan untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Pemerintah juga menargetkan kemudahan akses, ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan.
Di sisi lain, perubahan APBD juga mencatat pergeseran sejumlah komponen belanja. Pemerintah menyebut belanja pegawai mengalami penurunan 1,46 persen. Sementara belanja barang dan jasa meningkat 14,86 persen.
Kenaikan belanja barang dan jasa, menurut Amsakar, antara lain digunakan untuk mendukung pelayanan persampahan, kesehatan, keselamatan lalu lintas, dan operasional badan layanan umum daerah.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa pelaksanaan perubahan APBD memiliki waktu yang relatif terbatas. Karena itu, kesiapan kegiatan menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan anggaran.
Dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD, selain infrastruktur, pemerintah didorong memperkuat pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Walikota Batam mengatakan pemerintah menerima masukan tersebut. Arah perubahan kebijakan umum anggaran, kata dia, memang mencakup penguatan sektor unggulan dan investasi, percepatan pemenuhan sarana-prasarana dasar, pemerataan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta peningkatan ketangguhan menghadapi bencana.
Untuk sektor ekonomi, pemerintah akan memperkuat UMKM melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, akses permodalan, pemasaran, dan digitalisasi. Pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan sertifikasi kompetensi juga disebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Pemerintah, kata Amsakar, juga akan memperkuat pengendalian harga melalui pengamanan pasokan, operasi pasar, kelancaran distribusi, dan kerja sama antardaerah.
"Keberhasilan perubahan APBD tidak semata-mata dilihat dari peningkatan pendapatan dan besarnya belanja, tetapi terutama dari kualitas pelaksanaan program dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," ujarnya. (*)