batampos - Dinas Perikanan (Diskan) Batam mengejar penerbitan 500 surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan hingga akhir 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui program Percepatan Administrasi Kapal Nelayan Gratis (Cakalang) yang akan menyasar tiga lokasi berikutnya.
Kepala Diskan Batam, Yudi Admajianto, mengatakan jumlah surat rekomendasi yang tercatat dalam basis data saat ini sekitar 1.000 dokumen. Sementara itu, target penerbitan hingga Desember mendatang mencapai 1.500 surat.
Dengan demikian, masih ada sekitar 500 surat rekomendasi yang perlu diterbitkan untuk memenuhi target tahun ini.
“Kami menargetkan sampai Desember ini jumlah surat rekomendasi yang terbit sebanyak 1.500. Mudah-mudahan tercapai,” kata Yudi, Rabu (28/10).
Untuk mengejar target tersebut, Diskan Batam menjadwalkan pelayanan Cakalang di Pulau Temoyong, Rempang Eco City, dan Galang Baru. Sebelumnya, program yang diluncurkan pada 22 September 2026 itu telah menjangkau Pulau Kasu, Pulau Terung, dan Bulang Lintang.
Dari tiga lokasi awal tersebut, lebih dari 200 surat rekomendasi pembelian BBM telah diterbitkan dalam kurun waktu sekitar satu bulan. Pelayanan ini juga mencakup pengurusan dokumen lain, seperti e-Pas Kecil, Buku Kapal Perikanan (BKP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca Juga: Program Cakalang Permudah Nelayan Batam Urus Dokumen Kapal dan BBM Gratis
Yudi menjelaskan, perluasan pelayanan masih diperlukan karena jumlah kapal yang tercatat di Batam mencapai sekitar 7.224 unit. Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, baru 898 kapal yang memiliki surat rekomendasi pembelian BBM.
Program Cakalang juga direncanakan berlanjut pada 2027. Artinya, pelayanan tidak berhenti setelah target penerbitan tahun ini tercapai, tetapi akan terus diperluas untuk menjangkau nelayan di wilayah yang belum tersentuh program tersebut.
Jumlah kapal berukuran 0–5 gross tonnage (GT) di Batam diperkirakan mencapai sekitar 7.000 unit. Besarnya jumlah kapal tersebut menjadi tantangan bagi Diskan Batam untuk memperluas cakupan pelayanan administrasi sekaligus membantu nelayan memenuhi persyaratan pembelian BBM. (*)
Editor : Yofi Yuhendri