batampos - Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional selama satu tahun di tengah meningkatnya ketegangan global yang mengancam pasokan bahan bakar.
Keputusan mengejutkan ini diumumkan oleh Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa (24/3), sebagai langkah antisipastif menghadapi potensi krisis energi.
Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah yang memicu ketidakstabilan pasar energi global dan lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Filipina menyebut kondisi global saat ini menimbulkan bahaya nyata terhadap ketahanan energi nasional.
Negara sangat bergantung pada impor minyak, sehingga rentan terhadap gangguan pasokan global.
Jalur distribusi penting seperti Selat Hormuz berisiko terganggu akibat konflik yang dapat memperburuk krisis energi di kawasan.
Cadangan bahan bakar Filipina saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 45 hari konsumsi.
Status darurat energi akan berlaku selama satu tahun dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat.
Pemerintah diberi kewenangan khusus, dikutip dari Reuters:
- Mempercepat pengadaan energi dengan membeli minyak lebih cepat bahkan dengan pembayaran di muka.
- Penghematan energi nasional melalui kebijakan kerja 4 hari seminggu untuk mengurangi konsumsi BBM dan listrik.
- Pembentukan komite khusus yang mengawasi distribusi BBM, makanan, dan obat - obatan.
- Pembatasan aktivitas perjalanan dinas dan aktivitas non esensial.
Lonjakan harga bahan bakar mulai dirasakan masyarakat. Sejumlah kelompok transportasi bahkan berencana melakukan aksi protes terhadap kenaikan harga energi.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi pekerja sektor transportasi serta langkah antisipasi terhadap inflasi yang berpotensi meningkat tajam.(*)
Editor : Juliana Belence