BPBD Dorong Keterlibatan Pawang Buaya dalam Menangani Kasus Serangan Buaya terhadap Manusia di Bintan

 

Batampos -  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan menilai kehadiran pawang buaya sangat dibutuhkan dalam menangani kasus yang terjadi belakangan ini.

Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan, penanganan buaya memerlukan keahlian khusus yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Oleh karena itu, keterlibatan pawang buaya yang berpengalaman dinilai menjadi solusi penting.

“Kita butuh pawang buaya saat ini, karena diharapkan pawang buaya lebih mampu menjinakkan buaya dan meminimalkan risiko,” ujar Ramlah, Senin (19/1/2026).

Baca Juga: HP EliteBoard G1a Resmi Diperkenalkan, Keyboard Ini Ternyata PC AI Penuh

Ramlah menjelaskan, kewenangan penanganan buaya saat ini telah beralih dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, KKP di Tanjungpinang masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia.

“Karena baru pengalihan kewenangan, mereka masih membutuhkan pendampingan. Saat ini staf KKP di Tanjungpinang hanya dua orang, sehingga kami berharap BKSDA masih bisa mendampingi sementara waktu,” jelasnya.

Selama ini, kata Ramlah, petugas pemadam kebakaran (Damkar) kerap turun langsung melakukan evakuasi buaya yang masuk ke wilayah darat. Sementara itu, untuk buaya yang berada di perairan laut, kewenangan sepenuhnya berada di tangan KKP.

“Kalau di darat, Damkar masih bisa melakukan evakuasi. Namun jika buaya berada di laut, BPBD tidak mungkin melakukan patroli laut karena bukan kewenangan kami,” tegasnya.

Baca Juga: Dewan Pendidikan Batam Mengingatkan Sekolah Harus Jadi Ruang Aman bagi Anak

Selain persoalan evakuasi, BPBD Bintan juga menghadapi kendala dalam penempatan buaya setelah berhasil diamankan. Saat ini, lokasi konservasi buaya di kawasan Lagoi sudah tidak lagi memadai.

“Kondisi di Lagoi sudah penuh. Saat ini ada sekitar 18 ekor buaya yang ditempatkan di bangunan berukuran 20 x 20 meter,” ungkap Ramlah.

Menurutnya, persoalan ini harus dipikirkan secara bersama agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Untuk mengatasi persoalan konflik buaya dan manusia secara menyeluruh, BPBD Bintan berencana segera membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai pihak terkait.

“Kami akan segera menggelar rapat bersama pihak kecamatan dan satgas tim terpadu yang akan dibentuk,” ujarnya.

Ramlah berharap penanganan konflik buaya di Bintan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

“Ini bukan hanya urusan BPBD. Ini tanggung jawab bersama. Setiap konflik antara buaya dan manusia harus dipikirkan bersama langkah nyata dan solusi yang tepat,” pungkasnya. (*)

 

Editor : Chahaya Simanjuntak