Batampos - Kabupaten Bintan meraih Terbaik I kategori creative financing pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang dihelat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menerima penghargaan tersebut di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu (25/4/2026) malam.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyampaikan, ada empat kategori yang dinilai yakni pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan serta stunting, dan peningkatan pembiayaan kreatif (creative financing).
Bintan unggul di kategori peningkatan pembiayaan kreatif. Kategori ini menilai kemampuan pemerintah daerah menciptakan terobosan pembiayaan di luar skema APBD konvensional.
Ia menyebut, penilaiannya meliputi inovasi pajak, retribusi daerah, efektivitas pengelolaan Badan Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan dana CSR demi kesejahteraan publik.
Lebih lanjut, Bintan juga dievaluasi terkait efisiensi pengelolaan barang milik daerah serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Baca Juga: Jelang Pemilu 2026, Benjamin Netanyahu Dihantam Isu Kanker dan Krisis Politik
"Hingga kerja sama dengan badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) yang menjadi poin krusial dalam penilaian ini," tambahnya.
Proses penilaian Bintan mencapai puncak pada 14 April lalu. Dalam sesi wawancara, Roby memaparkan langsung konsep inovasi dan dampak implementasinya di hadapan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri.
Menurut Roby, digitalisasi dan tata kelola keuangan yang transparan menjadi kunci.
"Ini fokus yang sudah lama kami jalankan dan menjadi variabel penentu di ajang bergengsi ini," katanya.
Baca Juga: Tak Kunjung Turun, Harga Ayam di Batam Picu Kenaikan Harga Makanan
Ia menyebut, penghargaan ini sebagai hasil kolaborasi seluruh jajaran.
"Alhamdulillah, kita bersyukur Bintan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat. Ini bonus sekaligus stimulus untuk terus berinovasi," ujar Roby.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, konsistensi meraih opini baik atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi dasar kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.
Ia meminta seluruh daerah untuk terus memompa seluruh potensi yang ada. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak