batampos – Masuknya Vietnam dan Filipina ke kelompok negara berpendapatan menengah atas dinilai akan membuat persaingan ekonomi di kawasan ASEAN semakin ketat. Indonesia pun dituntut meningkatkan produktivitas dan daya saing agar tidak tertinggal dalam perebutan investasi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, mengatakan peta ekonomi ASEAN kini telah berubah. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya bertumpu pada upah tenaga kerja yang murah, tetapi bergeser ke produktivitas, industrialisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kemampuan ekspor.
"ASEAN tidak lagi hanya bersaing sebagai kawasan dengan upah murah, tetapi mulai memasuki kompetisi produktivitas, industrialisasi, ekspor, dan kualitas SDM," kata Rizal, Senin (6/7).
Baca Juga: Milad ke-27 BMGQ, Sekda Ajak Guru TPQ Perkuat Fondasi Moral Generasi Batam
Bank Dunia menetapkan negara berpendapatan menengah atas memiliki pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar 4.636 hingga 14.375 dolar AS untuk tahun fiskal 2027. Di ASEAN, Vietnam dan Filipina kini bergabung dengan Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam kelompok tersebut.
Menurut Rizal, kondisi itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Persaingan menarik investasi asing dipastikan semakin ketat karena investor akan membandingkan keunggulan masing-masing negara di kawasan.
Ia menilai Vietnam unggul pada sektor manufaktur berorientasi ekspor, Filipina memiliki kekuatan di sektor jasa dan tenaga kerja terdidik, sedangkan Malaysia dan Thailand telah lebih matang dalam rantai pasok industri.
Meski demikian, Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan, seperti pasar domestik yang besar, sumber daya alam melimpah, serta potensi hilirisasi industri.
Namun, ia mengingatkan masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari rendahnya produktivitas tenaga kerja, tingginya biaya logistik dan energi, regulasi yang belum konsisten, hingga kualitas SDM dan inovasi yang belum merata.
"Dibanding Vietnam dan Filipina, Indonesia unggul dari sisi ukuran pasar dan sumber daya alam. Namun, kita masih harus mengejar agresivitas manufaktur ekspor, efisiensi birokrasi, dan kualitas tenaga kerja," ujarnya.
Rizal menilai target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi masih realistis dalam jangka panjang. Namun, target tersebut tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen per tahun.
Menurutnya, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan yang berbasis produktivitas melalui penguatan industri bernilai tambah, peningkatan ekspor manufaktur dan jasa modern, pengembangan pendidikan vokasi, inovasi, reformasi birokrasi, serta kepastian bagi investor.
"Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia berisiko terjebak dalam middle-income trap, yakni naik kelas secara statistik tetapi belum benar-benar menjadi negara maju," pungkasnya. (*)
Editor : Jamil Qasim