batampos – Sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengeluhkan pasokan barang yang belum konsisten serta kebutuhan biaya operasional untuk menjalankan kegiatan koperasi.
Keluhan tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan Sapa Manajer KDKMP di Seluruh Indonesia, Senin (26/10).
Zulkifli mengatakan, berbagai masukan dari para manajer telah dicatat sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Pemerintah juga berencana menggelar rapat evaluasi Kopdes Merah Putih setiap pekan serta mengadakan pertemuan rutin dengan para manajer untuk memantau perkembangan dan menindaklanjuti kendala di lapangan.
“KDKMP merupakan program baru dengan pekerjaan besar yang harus kita jalankan bersama. Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer, mencatat masalahnya, dan mengevaluasi tindak lanjutnya secara rutin,” ujar Zulkifli.
Ia menjelaskan, KDKMP memiliki dua fungsi utama. Pertama, menjadi infrastruktur pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. Kedua, berperan sebagai offtaker yang menampung dan membeli hasil produksi warga.
Karena itu, para manajer diminta memprioritaskan fungsi pelayanan publik KDKMP, terutama dalam memastikan ketersediaan dan penyaluran barang bersubsidi sesuai ketentuan serta tepat sasaran.
“KDKMP harus hadir sebagai layanan yang nyata bagi warga dan menjadi penghubung bagi hasil produksi desa ke pasar,” kata Zulkifli.
Untuk mengatasi persoalan pasokan, Menko Pangan mendorong para manajer aktif berkoordinasi dengan Agrinas dan BUMN pemasok terdekat. Koordinasi langsung di wilayah dinilai dapat mempercepat pengecekan stok sekaligus membantu menyelesaikan kendala operasional.
Para manajer juga dapat memanfaatkan person in charge (PIC) Area Agrinas sebagai penghubung, pendamping teknis, dan saluran untuk menyampaikan kendala yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Menurut Zulkifli, penyelesaian masalah tidak selalu harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat karena prosesnya dapat memerlukan waktu. Manajer diharapkan proaktif di wilayah kerja masing-masing, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta melaporkan perkembangan agar persoalan dapat ditangani lebih cepat.
Dalam menjalankan tugasnya, manajer bertanggung jawab mengelola operasional harian KDKMP dengan berkoordinasi bersama pengurus serta kepala desa atau lurah selaku pengawas.
Bersama pengurus, manajer juga bertugas menyampaikan laporan perkembangan usaha, kondisi keuangan, kesiapan pengelolaan, serta berbagai kendala dan langkah tindak lanjutnya.
Saat ini, terdapat 28.787 KDKMP di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.070 koperasi dilaporkan telah beroperasi.
Pemerintah ingin memastikan koperasi yang sudah beroperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari memperluas akses terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi hingga mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi desa.
“KDKMP harus hidup dan memberi manfaat nyata. Kita kawal bersama agar koperasi ini melayani warga dengan cepat, memperkuat ekonomi desa, dan membuka peluang bagi masyarakat setempat,” imbuh Zulkifli.(*)
Editor : Cipi Ckandina