batampos – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penguatan koperasi dan perluasan akses pembiayaan produktif. Hingga 2026, pembiayaan yang disalurkan kepada 14 koperasi perempuan tercatat mencapai Rp469,65 miliar.
Pembiayaan tersebut disalurkan sejak 2019 hingga 2026 melalui 26 fasilitas pembiayaan dan 39 kali penyaluran. Program itu tercatat telah menjangkau sekitar 363.180 anggota perempuan.
Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, mengatakan perempuan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian. Perannya tidak hanya terbatas dalam lingkup keluarga, tetapi juga dapat menjadi penggerak usaha dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deva saat menjadi pembicara dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam forum yang membahas kontribusi perempuan di era digital tersebut, Deva memaparkan peran LPDB Koperasi sebagai lembaga layanan umum di bawah Kementerian Koperasi yang bertugas mengelola dana bergulir untuk mendukung pengembangan usaha koperasi.
Menurutnya, LPDB menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional maupun syariah untuk membantu koperasi meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi anggota.
"Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Kami ingin melihat semakin banyak perempuan yang aktif dalam gerakan koperasi, membangun koperasi yang produktif, serta memanfaatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan potensi usaha di daerah masing-masing," ujar Deva.
Secara keseluruhan, hingga September 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sekitar Rp22,91 triliun kepada 3.930 mitra koperasi yang tersebar di 36 provinsi. Penyaluran tersebut mencakup pembiayaan konvensional dan syariah untuk mendukung pengembangan usaha di berbagai sektor.
Deva menilai capaian pembiayaan koperasi perempuan menunjukkan besarnya peluang pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Namun, akses modal harus diimbangi dengan pengelolaan usaha yang baik, kedisiplinan pembayaran, dan keberlanjutan kegiatan usaha.
"Penguatan koperasi perempuan tidak hanya berbicara mengenai akses terhadap pembiayaan, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut dimanfaatkan secara produktif, dikelola dengan baik, dan mampu memberikan nilai tambah bagi anggota serta lingkungan sekitarnya," jelasnya.
Selain koperasi perempuan, LPDB juga melihat potensi besar pengembangan ekonomi lokal melalui kelembagaan koperasi. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro dan kecil di tingkat desa dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan lebih luas.
Deva mencontohkan pengembangan usaha berbasis kerajinan tenun dan kegiatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Potensi pertanian bunga di Bali juga dinilai dapat dikembangkan melalui pendekatan koperasi.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi daerah agar memiliki akses pasar, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.
LPDB juga menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis desa.
Deva menilai pengembangan koperasi desa perlu disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak hanya berorientasi pada perdagangan kebutuhan pokok, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal.
"Kita memiliki banyak potensi ekonomi di daerah yang bisa dikembangkan melalui koperasi. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga berbagai produk unggulan masyarakat. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi tersebut sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh anggota dan masyarakat," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Deva juga mengajak Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), khususnya komunitas perempuan, untuk memperkuat kolaborasi dalam pembentukan dan pengembangan koperasi.
Menurutnya, sinergi organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan sektor keuangan diperlukan agar semakin banyak koperasi perempuan yang memiliki kapasitas usaha dan mampu mengakses pembiayaan produktif.
"Kami terbuka untuk membangun kolaborasi. Harapannya, semakin banyak kelompok perempuan yang membentuk dan mengembangkan koperasi, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan LPDB Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.
Literasi Keuangan Perempuan Perlu Diperkuat
Selain akses pembiayaan koperasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga menjadi perhatian dalam ICMW 2026.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43 persen. Sementara itu, tingkat inklusinya masih berada di angka 13 persen.
Data tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperluas pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah di masyarakat.
Friderica juga mendorong keterlibatan kalangan akademisi dan organisasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk keuangan syariah, serta peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ICMI, Andi Yuliani Paris, menekankan pentingnya kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan di tengah perkembangan layanan digital.
Menurutnya, perempuan, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu memahami pembukuan sederhana, pembiayaan usaha, perencanaan keuangan keluarga, hingga perlindungan dari risiko penipuan digital.
Melalui partisipasi dalam ICMW 2026, LPDB Koperasi berharap semakin banyak kolaborasi lintas sektor yang dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan.
Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses pembiayaan produktif diharapkan mampu mendorong koperasi perempuan semakin berkembang dan berdaya saing.
LPDB Koperasi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan koperasi melalui pengelolaan dana bergulir yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada penguatan sektor produktif. (*)
Editor : Cipi Ckandina