batampos – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang kembali terjadi di kawasan Jembatan I Barelang menjadi sorotan setelah sebuah video yang memperlihatkan pungutan sebesar Rp5.000 per sepeda motor viral di media sosial.
Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama BP Batam mulai menyusun langkah penertiban dan penataan kawasan agar salah satu ikon wisata Kota Batam itu terbebas dari praktik pungli yang berpotensi merusak citra pariwisata.
Praktik pungutan terhadap wisatawan di kawasan Barelang bukan kali pertama dikeluhkan. Sejumlah pengunjung mengaku kerap dimintai sejumlah uang saat berhenti menikmati panorama maupun memarkir kendaraan di sekitar Jembatan I Barelang, meski lokasi tersebut bukan merupakan area parkir resmi.
Disbudpar: Jika Pungli, Penanganannya Ranah Hukum
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan pihaknya telah beberapa kali menerima informasi terkait dugaan pungli di kawasan Barelang. Namun hingga kini belum ada laporan resmi yang disampaikan langsung oleh wisatawan.
"Saya pernah mendapat laporan, tetapi bukan dari wisatawan langsung, melainkan dari orang-orang terdekat. Sampai hari ini memang belum ada laporan resmi dari wisatawan," ujar Ardiwinata kepada Batam Pos, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, apabila praktik tersebut terbukti sebagai pungutan liar, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Meski demikian, Disbudpar tetap berkepentingan memastikan kawasan wisata unggulan Batam memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung.
Ardiwinata menambahkan, pemerintah juga berencana melakukan penataan kawasan melalui skema kerja sama pemanfaatan ruang agar aktivitas di sekitar Jembatan Barelang lebih tertib.
"Kalau sudah masuk kategori pungli tentu menjadi ranah hukum. Ke depan kawasan itu akan kita tata melalui kerja sama penataan kawasan," katanya.
Dishub Siapkan Pengawasan dan Razia Terpadu
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Leo Putra, mengatakan pihaknya telah menerima arahan dari Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, untuk segera menata kawasan Jembatan Barelang.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan ialah memperkuat pengawasan di lapangan serta membuka kemungkinan pelaksanaan razia terpadu bersama Satpol PP dan kepolisian.
"Kemarin kami menerima arahan dari Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, agar kawasan itu segera dirapikan. Nanti akan kami susun strateginya," kata Leo.
Namun, Leo menegaskan penanganan kawasan tidak dapat dilakukan secara sepihak karena lahan di sekitar Jembatan Barelang merupakan aset BP Batam.
Ia menjelaskan kawasan tersebut sebelumnya pernah memiliki sistem pengelolaan parkir. Namun, mekanisme itu saat ini sudah tidak berjalan sehingga diperlukan keputusan bersama mengenai pola pengelolaan ke depan.
"Kami akan berkoordinasi dengan BP Batam karena aset itu milik BP Batam, bukan aset Pemerintah Kota Batam," ujarnya.
Menurut Leo, keputusan apakah nantinya kawasan tersebut akan memiliki parkir resmi atau justru dilarang digunakan sebagai lokasi parkir harus ditetapkan bersama BP Batam sebagai pemilik aset.
BP Batam Perkuat Koordinasi dengan Pemko Batam
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, membenarkan bahwa pihaknya telah membuka komunikasi dengan Pemerintah Kota Batam terkait penanganan kawasan Jembatan Barelang.
"Iya, itu harus kerja sama dengan Dishub. Saat ini sedang kami komunikasikan," kata Ariastuty.
Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai langkah teknis yang akan ditempuh, termasuk kemungkinan menempatkan petugas resmi, mengaktifkan kembali sistem pengelolaan parkir, maupun memperkuat pengamanan melalui Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem pengelolaan kawasan yang lebih tertib sekaligus menghilangkan praktik pungli yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Jaga Citra Pariwisata Batam
Jembatan Barelang merupakan salah satu ikon pariwisata Kota Batam yang setiap tahun dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Karena itu, pemerintah berharap penataan kawasan dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi pengunjung.
Upaya tersebut juga dinilai penting untuk menjaga citra Batam sebagai destinasi wisata yang ramah, tertib, dan bebas dari praktik pungutan liar, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah. (*)
Editor : Putut Ariyo