batampos – Mabes Polri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim tersebut dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto disebut telah merespons perkembangan kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal polisi lainnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, tim khusus tersebut sedang melakukan pendalaman untuk menelusuri dugaan makar yang muncul dalam perkara penyadapan.
"Terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman," kata Isir kepada awak media, Selasa (10/11) malam.
Isir menjelaskan, pendalaman dugaan makar membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan penyelidikan sesuai prosedur hukum. Dia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja.
"Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja. Itu di satu sisi," tegasnya.
Di sisi lain, Polri juga terus melanjutkan penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping, akses ilegal (illegal access), serta penghapusan atau perusakan data elektronik.
Dalam perkara tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Sejalan dengan proses pidana, Polri juga menjalankan pemeriksaan etik terhadap para personel yang terseret perkara tersebut.
Ahrie Sonta menjadi salah satu tersangka yang telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Sidang yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB pada Selasa (10/11) itu berakhir dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Namun, Ahrie telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
Isir juga mengungkapkan, sejumlah saksi yang diperiksa dalam sidang etik merupakan bagian dari saksi dalam penyidikan perkara yang ditangani Dittipidsiber Bareskrim Polri.
Polri, lanjut dia, telah berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi yang dibutuhkan dalam proses hukum.
"Beberapa saksi yang tadi dihadirkan adalah merupakan bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri. Benar bahwa beberapa saksi tersebut kemudian Polri berkomunikasi dengan LPSK untuk bisa mendapatkan perlindungan saksi," imbuhnya.
Hingga kini, dugaan makar masih dalam tahap pendalaman. Polri belum menyampaikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana makar dalam perkara tersebut.(*)
Editor : Cipi Ckandina