batampos – Angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong tinggi. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri mencatat tingkat pengangguran mencapai 6,4 persen atau sekitar 75 ribu orang dari total angkatan kerja.
Kepala Disnaker Kepri, Diky Wijaya, mengatakan sebagian besar pengangguran tersebut terkonsentrasi di Batam. Bahkan, sekitar 75 persen dari total pengangguran berada di kota industri tersebut.
“Dari 75 ribu itu, sekitar 75 persennya ada di Batam. Kita masih peringkat tiga pengangguran secara nasional,” ujarnya, Jumat (10/4).
Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibanding sebelumnya yang mencapai 6,8 persen. Penurunan ini menjadi sinyal awal bahwa berbagai upaya mulai menunjukkan hasil, meski belum signifikan.
Dicky menjelaskan, mayoritas pengangguran berasal dari usia produktif, yakni 16 hingga 25 tahun. Selain itu, latar belakang pendidikan didominasi lulusan SMA dan SMK yang mencapai hampir 70 persen.
“Rata-rata usia muda, dan sebagian besar lulusan SMA. Mereka belum punya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada minimnya lapangan kerja, melainkan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Hal ini terutama terlihat pada sektor galangan kapal dan manufaktur di Batam yang membutuhkan tenaga teknis seperti welder dan fabrikasi.
“Lowongan itu banyak, tapi kita tidak siap. Industri butuh tenaga dengan skill tertentu, sementara pencari kerja belum punya kompetensi tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pola pikir sebagian pencari kerja yang masih cenderung memilih pekerjaan tertentu, seperti menjadi aparatur sipil negara, sehingga peluang di sektor industri kurang diminati.
“Anak-anak kita masih banyak yang pilih-pilih pekerjaan. Padahal peluang di industri sangat besar,” tambahnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Disnaker Kepri terus mendorong pelatihan berbasis kompetensi di berbagai bidang, mulai dari barista, welder, hingga keterampilan teknis lainnya. Program ini didukung berbagai sumber anggaran, termasuk dana RPTKA di Batam yang mencapai sekitar Rp20 miliar per tahun.
Secara keseluruhan, anggaran pelatihan vokasi di Kepri bisa mencapai Rp50 miliar per tahun jika digabungkan dengan kabupaten dan kota.
Kini, akses pelatihan juga semakin terbuka. Masyarakat cukup memiliki KTP untuk mengikuti pelatihan tanpa harus memiliki ijazah tertentu.
“Sekarang tidak perlu ijazah. Yang penting mau belajar, punya KTP, silakan ikut pelatihan,” tegas Dicky.
Ia berharap, melalui peningkatan pelatihan dan sertifikasi, tenaga kerja lokal mampu bersaing di tengah tingginya arus pendatang yang datang ke Batam untuk mencari pekerjaan. (*)
Editor : Jamil Qasim