batampos - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dr. Yusrizal, menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Batam sudah harus dilakukan secara profesional melalui badan atau lembaga khusus, tidak lagi diselipkan dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal ini mengingat tonase sampah harian di Batam yang sangat besar dan memerlukan penanganan lebih fokus serta terstruktur.
Menurut Yusrizal, selama ini urusan sampah masih melebur dalam program Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas dan fungsi cukup luas. Padahal, dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, Kota Batam membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.
“Pengelolaan sampah di Batam harus dikelola khusus oleh dinas atau minimal badan. Tidak bisa hanya diselipkan ke dalam salah satu dinas seperti DLH, karena mereka punya tupoksi dan kegiatan lain,” ujarnya di Batam, Minggu (30/11).
Ia mengusulkan pembentukan badan khusus yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda). Badan ini nantinya bertugas mengelola sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pengaturan retribusi secara profesional.
“Badan ini harus mengelola dari hulu sampai hilir. Mulai dari pungutan, pengangkutan sampai pengolahan. Retribusi rumah tangga, industri, restoran harus diatur melalui Perda, tidak bisa sembarangan,” jelasnya.
Yusrizal menilai dengan adanya badan khusus, proses penarikan retribusi, pengangkutan, pengelolaan armada hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomis akan lebih efisien. Termasuk melibatkan RT/RW dalam sistem penarikan retribusi.
Saat ini, kata dia, persoalan utama terlihat pada armada pengangkut sampah yang dinilainya memprihatinkan dan tidak memadai untuk wilayah sebesar Batam.
“Sekarang kita lihat lori pengangkut sampah itu ngeri sekali. Kita takut saja rubuh tempatnya. Kasihan juga petugasnya,” ungkapnya.
Melalui badan khusus, Yusrizal berharap Batam dapat mengembangkan inovasi pengolahan sampah yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah.
“Sampah ini harusnya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bahkan menjadi sumber pendapatan. Tapi itu semua hanya bisa kalau dikelola badan khusus yang fokus,” katanya.
Ia menambahkan, Kota Batam dapat melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah menerapkan sistem serupa dengan baik.
“Batam ini sudah besar, penduduknya lebih dari satu juta. Urusan sampah tidak bisa ditempel-tempel lagi di dinas. Harus ada lembaga khusus yang mengelolanya,” tegasnya. (*)