Dengan penghasilan sekitar Rp3,6 juta per bulan, para sopir mengaku tanggung jawab yang mereka emban terus meningkat, namun upah tak kunjung mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.
Zulfikar, salah seorang sopir, menuturkan bahwa mereka bekerja sejak pukul 05.00 WIB setiap hari, mengangkut puluhan ton sampah dari berbagai kawasan di Batam.
Selain menghadapi risiko di jalan raya, para sopir juga berhadapan dengan situasi berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, seperti antrean panjang, medan jalan yang licin, hingga kerusakan armada yang kerap terjadi. Tidak jarang mereka baru bisa pulang pada pukul 21.00 WIB.
“Kalau jam kerja kami, nggak ada jam kerja. Kerja kami jam mati. Hujan pun tetap jalan. Minimal dua trip sehari, masuk perumahan wajib dua trip walaupun pulangnya malam,” ujarnya kepada Batam Pos, Rabu (10/12) siang.
Hari libur pun sangat terbatas. Para sopir hanya mendapatkan libur satu kali dalam sepekan, tepatnya pada hari Minggu. “Kalau hari besar nggak ada libur. Tanggal hitam semua,” katanya.
Menurutnya, keluhan terkait gaji sudah berkali-kali disampaikan dalam rapat internal DLH, namun tidak ada perkembangan berarti. “Gaji kami di bawah UMK Batam. Gaji ini nggak layak, tapi mau bagaimana lagi. Sudah berkali-kali dibahas, jawabannya selalu ‘diproses’,” ujarnya.
Masalah tersebut, kata dia, sudah berlangsung selama tiga tahun. Para sopir berharap gaji dapat disesuaikan dengan UMK Batam yang berlaku.
Keluhan serupa disampaikan Marcel, sopir lainnya. Ia mengatakan bahwa janji kenaikan gaji yang disebut-sebut akan direalisasikan pada 2025 tidak kunjung terealisasi hingga kini.
“Awal tahun dibilang naik, sampai sekarang tetap nggak naik. Kami protes, tapi kami ini hanya pekerja,” ucapnya.
Marcel menambahkan pekerjaan mereka semakin berat, apalagi dengan kondisi TPA yang sering macet dan mengantre panjang. “Di TPA sekarang sering antre. Sampahnya menumpuk, jalannya licin. Truk kadang nggak bisa naik,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa beban kerja yang besar tidak diimbangi dengan insentif atau bonus apa pun. “Gaji 3,6 juta, bonus pun nggak ada. Kalau dibilang cukup, ya nggak cukup. Beban kerjanya berat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DLH Kota Batam belum memberikan penjelasan resmi. Batam Pos telah mencoba menghubungi Kepala DLH Batam, Herman Rozie, namun belum mendapatkan tanggapan. (*)
Editor : Tunggul Manurung