batampos - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan penambahan 18 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai upaya memperkuat pembangunan sektor kelautan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan usulan tersebut mencakup tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.
"Kami mengusulkan lagi penambahan 18 titik KNMP yang tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri," kata Ansar di Tanjungpinang, Sabtu.
Menurut Ansar, hingga saat ini tiga titik Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun, sementara satu titik lainnya di Kabupaten Natuna masih dalam tahap pembangunan.
Pemprov Kepri juga menargetkan pembangunan 100 koperasi nelayan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan peningkatan produktivitas sektor perikanan.
Selain mengusulkan penambahan KNMP, Ansar meminta dukungan KKP untuk segera melakukan survei topografi di 82 titik kawasan pesisir di Kepri. Survei tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan serta pemetaan kebutuhan infrastruktur di wilayah pesisir.
"Kami berharap survei lapangan ini dapat segera dilaksanakan sehingga berbagai kebutuhan pengembangan kawasan pesisir dapat dipetakan secara komprehensif dan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan sektor kelautan di Kepri," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi langkah Pemprov Kepri yang dinilai proaktif menyiapkan data pendukung dan berbagai usulan strategis untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurut Trenggono, Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi dengan potensi maritim terbesar di Indonesia sehingga menjadi wilayah prioritas dalam pelaksanaan program Ekonomi Biru yang digagas pemerintah pusat.
"Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk mengoptimalkan seluruh potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Trenggono.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar potensi maritim dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. (*)
Editor : Putut Ariyo