batampos- Ratusan masyarakat di Tanjungbalai Karimun, Rabu (20/8) menggelar aksi damai ke Kanwil DJBC Khusus Kepri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas kelangkaan pangan di Karimun, khusus beras premium.
“Kami masyarakat Karimun hanya menyuarakan apa yang kami rasakan. Artinya, aksi damai ini bukan untuk membuat keributan. Melainkan, ingin menunjukkan bahwa kebutuhan pokok semakin sulit didapat dan harganya juga naik,'' ujar Sam, salah seorang peserta aksi damai.
Massa yang menggelar di depan Kanwil DJBC Khusus Kepri akhirnya melakukan audiensi dan
ditemui oleh Adhang Noegroho Adhi yang merupakan Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri di
Tanjungbalai Karimun.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan keresahan terkait kelangkaan beras yang belakangan terjadi di Karimun. Perwakilan massa meminta agar BC memberikan kelonggaran terhadap distribusi bahan pangan, khususnya beras dan kebutuhan pokok lainnya.
Selain itu, massa juga meminta agar barang-barang hasil penindakan BC dapat didistribusikan kepada masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan di Karimun.
Menanggapi pernyataan perwakilan massa, Adhang menegaskan pihaknya tidak pernah
menghalang-halangi masuknya pasokan beras ke Karimun. Perlu diluruskan dan diketahui
masyarakat bahwa tidak ada kapal pembawa beras ke Karimun yang ditangkap. Dalam hal ini, BC selalu mendukung ketahanan pangan di Karimun.
Bahkan, kata Adhang, pihaknya siap untuk mendorong penyelesaian persoalan kelangkaan beras di Karimun dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Karimun. Dia juga menyebutkan sudah mengajak Bupati Karimun untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Jika ada kesulitan dia akan bantu koordinasikan sampai ke Jakarta. Seperti ke Menko dan Bulog. Termasuk juga ke asosiasi yang terkait dalam masalah ini.
Terkait hibah beras hasil penindakan BC, Adhang menyebutkan permintaan itu dapat diproses bila ada pengajuan resmi secara tertulis. Dan, kemudian akan dikoordinasikan bersama Karantina Pertanian Batam.
Kurang Pas Demo Warga ke Bea Cukai
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPKSM) Kepri 1, Jantro Butar-Butar mengaku, demo atau aksi damai warga soal kelangkaan beras urang tepa dilakukan ke Bea Cukai.
" Menurut saya, kurang paslah masyarakat melakukan aksi demo ke kantor Kanwil DJBC Khusus. Sebab, Bea dan Cukai (BC) hanya mengurus kepabeanan.Dan hanya menegakkan aturan kepabeanan dan bea impor serta ekspor,'' tanyanya.
Sehingga, terjadinya kelangkaan ini peranan dominan adalah kepala daerah dalam hal ini bupati karimun yang harus cepat mengatasi kelangkaan beras. Sebab, bukan beberapa hari ini terjadi kelangkaan. Namun, sudah hampir lebih 2 pekan dan hingga sekarang tidak ada solusinya.
" Anda bisa lihat sendiri, beras sangat langka. Adapun beras bulog SPHP, itupun operasi pasar yang hanya terbatas,'' ungkapnya.
Selain itu, peranan wakil rakyat juga sangat penting bukan hanya berkunjung ke Kanwil DJBC Khusus Kepri saja. Namun, harus bisa menyambung lidah melalui jalur politik. Agar, bisa segera mendapatkan solusi terbaik dan paling penting ego sektoral yang masing-masing mempertahankan kewenangannya harus dapat duduk satu meja.
" Karimun ini bukan penghasil beras. Memang di Batam maupun daerah lain, tidak ada masalah terhadap beras. Tapi, di Karimun hanya mengandalkan beras dari batam. Jadi, pemangku kebijakan vertikal harus memberikan toleransi terhadap karimun,'' tuturnya. (*)
Editor : Tunggul Manurung