batampos — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri berkolaborasi memperluas edukasi literasi keuangan keluarga hingga tingkat lapangan.
Kolaborasi tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi persoalan ekonomi yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.
Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan, kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran perlu terus diperkuat. Sebab, persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi keluarga.
“Banyak persoalan perceraian yang salah satu faktornya berkaitan dengan ekonomi. Karena itu penting berkolaborasi dengan BKKBN Kepri dalam penguatan keluarga, termasuk melalui literasi keuangan,” ujar Sinar dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat (4/9).
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Victor Palimbong mengatakan penguatan literasi keuangan sejalan dengan pembangunan keluarga, khususnya dalam membentuk keluarga yang produktif dan memiliki ketahanan ekonomi.
Menurutnya, edukasi pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui jaringan Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau keluarga itu pasti sangat dekat dengan Kemendukbangga/BKKBN (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), jadi edukasi tentang pengelolaan keuangan dapat melalui jaringan Penyuluh Keluarga Berencana (KB),” katanya.
Victor mengusulkan agar OJK menyediakan buku saku maupun materi praktis yang dapat dipelajari para penyuluh untuk selanjutnya disampaikan kepada keluarga yang mereka dampingi.
“Penyuluh KB ini kan mereka turun ke lapangan. Mereka sering bertemu dengan keluarga. Jadi kalau ada buku saku atau setidaknya materi, kita bisa sampaikan kepada mereka,” ujarnya.
Susun Kurikulum dan Pelatihan Berjenjang
Sinar mengatakan kolaborasi OJK dan BKKBN Kepri juga akan diarahkan melalui penyusunan kurikulum literasi keuangan keluarga. Materi tersebut nantinya diperkuat dengan pelatihan berjenjang melalui Training of Trainers (TOT).
Dengan pola tersebut, materi literasi keuangan yang disusun OJK dapat diteruskan secara berjenjang kepada jajaran BKKBN hingga Penyuluh KB di lapangan.
“Kita buat kurikulumnya. Itu bisa ditentukan Management of Training (MOT) dan TOT-nya. Dengan begitu sistemnya bisa dilakukan secara masif,” kata Sinar.
Selain edukasi, kedua lembaga juga melihat peluang memperluas akses pembiayaan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan melibatkan perbankan dalam kegiatan bersama.
OJK mendorong pelaksanaan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM binaan BKKBN dengan lembaga jasa keuangan.
“OJK melihat potensi besar pada usaha binaan BKKBN Kepri. Ke depan, kami mendorong pelaksanaan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM binaan dengan lembaga jasa keuangan sehingga mereka dapat memperoleh akses pembiayaan yang aman, sesuai kebutuhan, dan terjangkau untuk mendukung pengembangan usaha,” ujar Sinar.
Melalui skema tersebut, pelaku usaha tidak hanya memperoleh informasi mengenai pilihan pembiayaan, tetapi juga pemahaman mengenai kewajiban serta kemampuan membayar agar tidak terjebak dalam pembiayaan yang melebihi kemampuan.
OJK Ingatkan Pentingnya Mengatur Keuangan
Sinar menekankan pentingnya disiplin dalam mengelola keuangan keluarga. Masyarakat, kata dia, perlu mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau investasi, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menyusun anggaran secara proporsional.
Salah satu formula yang dapat diterapkan adalah membagi penghasilan ke dalam beberapa pos, yakni 10 persen untuk dana sosial, 20 persen untuk tabungan dan investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, serta 40 persen untuk kebutuhan hidup.
“Salah satu formula yang dapat digunakan yakni mengalokasikan 10 persen penghasilan untuk dana sosial, 20 persen untuk tabungan dan investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, dan 40 persen untuk kebutuhan hidup,” katanya.
Melalui sinergi OJK dan BKKBN Kepri, edukasi pengelolaan keuangan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Langkah tersebut sekaligus mendorong masyarakat agar menggunakan layanan keuangan dan pembiayaan secara lebih cermat, sehat, dan bertanggung jawab. (*)
Editor : Jamil Qasim