batampos – Di tengah kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur, warga Desa Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, masih harus hidup dengan keterbatasan listrik. Hingga kini, masyarakat setempat hanya dapat menikmati aliran listrik sekitar lima jam dalam sehari.
Kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan, warga mengandalkan mesin pembangkit milik pemerintah desa yang biaya operasionalnya, termasuk pembelian bahan bakar, ditanggung secara swadaya oleh masyarakat.
Persoalan semakin pelik karena mesin pembangkit tersebut juga kerap mengalami kerusakan. Akibatnya, pasokan listrik yang sudah terbatas menjadi semakin tidak menentu.
Harapan untuk mendapatkan layanan listrik yang lebih layak kini mulai terbuka. PT PLN berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Pulau Lalang. Pengerjaan proyek tersebut ditargetkan dimulai pada November hingga Desember 2026.
Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Dabo Singkep, Zulhilmi, mengatakan kontrak pembangunan PLTS telah terbit. Saat ini, proyek tersebut tinggal menunggu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak terkait.
“Untuk kontrak sudah ada. Mungkin sekitar November–Desember 2026 ini sudah mulai kerja,” ujar Zulhilmi, Kamis (29/10).
Menurut Zulhilmi, pembangunan PLTS tersebut sebelumnya sempat tertunda akibat kendala administrasi lahan. Tanah yang akan digunakan merupakan hibah dari Pemerintah Desa Pulau Lalang kepada PLN.
Setelah menerima surat hibah, PLN langsung mengurus sertifikat tanah sebagai salah satu persyaratan pembangunan. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu lebih lama karena adanya sejumlah kendala administrasi.
“Kemarin setelah kami menerima surat hibah tanah dari Pemerintah Desa Pulau Lalang, kami langsung melakukan pembuatan sertifikat tanah. Namun, ada sedikit kendala sehingga terjadi keterlambatan,” jelasnya.
Zulhilmi memastikan seluruh persyaratan administrasi, termasuk sertifikat tanah, kini telah rampung. Dengan demikian, tidak ada lagi kendala administrasi lahan yang menghambat persiapan pembangunan.
Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan oleh tim UP2K bersama pihak vendor yang ditunjuk.
“Kalau administrasi dan sertifikat tanah untuk bangunan sudah selesai semuanya, tinggal pelaksanaan dari tim UP2K ke vendor pelaksana yang nantinya akan melakukan pekerjaan tersebut,” katanya.
Sementara itu, masyarakat Pulau Lalang berharap pembangunan PLTS tidak kembali mengalami penundaan. Mereka menginginkan kepastian agar keterbatasan pasokan listrik yang selama ini dirasakan segera teratasi.
Bagi warga, listrik bukan sekadar kebutuhan penerangan pada malam hari. Ketersediaan energi juga sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan aktivitas rumah tangga.
Salah seorang warga Pulau Lalang berharap pemerintah dan PLN memberikan perhatian serius terhadap pemerataan pelayanan listrik, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Kami juga bagian dari masyarakat Kabupaten Lingga dan Indonesia. Seharusnya kami juga mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelayanan listrik, sama seperti masyarakat lainnya,” ujarnya.
Warga berharap pembangunan PLTS yang direncanakan mulai dikerjakan akhir tahun ini benar-benar terealisasi. Mereka juga menginginkan kejelasan mengenai waktu penyelesaian proyek serta peningkatan durasi layanan listrik setelah pembangkit tersebut beroperasi.
Sebab, hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan masyarakat Pulau Lalang dapat menikmati pasokan listrik selama 24 jam.
Di tengah upaya pemerintah mendorong pemerataan pembangunan dan elektrifikasi wilayah kepulauan, masyarakat Pulau Lalang masih menunggu terpenuhinya kebutuhan dasar yang telah lama mereka dambakan: listrik yang memadai dan berkelanjutan. (*)
Editor : Jamil Qasim