batampos - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan praktik pengawalan ilegal atau backing terhadap pengusaha nakal yang ingin menghindari penertiban.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).
Menurut Prabowo, praktik backing terhadap pengusaha masih kerap terjadi dan biasanya melibatkan oknum aparat berseragam.
“Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backing-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat,” kata Prabowo.
Ia pun meminta masyarakat ikut mengawasi aparat maupun birokrat yang melakukan penyimpangan. Prabowo meminta warga tidak takut melapor dan cukup merekam kejadian sebagai bukti.
“Saya minta rakyat video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya,” ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan para menteri agar menertibkan birokrasi di lingkungan masing-masing. Ia menilai masih banyak oknum birokrat memanfaatkan pengalaman dan celah aturan untuk mengakali kebijakan pemerintah.
Menurutnya, berbagai bentuk “akal-akalan” birokrasi bisa muncul melalui aturan teknis, rekomendasi, hingga permainan administrasi yang menyulitkan kebijakan berjalan efektif.
“Akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah,” tegasnya.
Presiden mengaku memahami pola kerja birokrat karena memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Bahkan, kata dia, salah satu cara yang sering dilakukan ialah meminta tanda tangan pimpinan saat kondisi sudah lelah pada sore hari.
“Nah, ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan pada waktu pukul 17.30. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,” katanya.
Prabowo menegaskan negara maju harus memiliki birokrasi yang kuat, profesional, dan bersih dari korupsi. Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah maupun pejabat pemerintah segera membersihkan institusi masing-masing dari praktik penyimpangan.
“Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” tegas Prabowo. (*)
Editor : Jamil Qasim