Batampos - Presiden Prabowo Subianto mulai memberi arahan tegas terhadap masa depan Batam. Dalam pertemuan bersama jajaran Badan Pengusahaan (BP) Batam di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026) lalu, Presiden meminta Batam dipersiapkan menjadi model reformasi investasi nasional sekaligus mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Arahan tersebut tidak hanya menyangkut percepatan investasi, tetapi juga pembangunan pelabuhan internasional, digitalisasi layanan lahan, penguatan industri bernilai tambah, hingga efisiensi logistik yang selama ini dinilai menjadi salah satu tantangan daya saing kawasan.
Pertemuan dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Deputi Bidang Investasi Fary Djemy Francis, serta Deputi Bidang Infrastruktur Mouris Limanto.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan Batam harus menjadi contoh implementasi agenda nasional melalui hilirisasi industri, deregulasi, industrialisasi, percepatan investasi, serta efisiensi rantai logistik.
Baca Juga: 22 Saksi Diperiksa, Polisi Dalami Peran Pemilik Travel di Kasus Tiket Pesparawi Kepri
Menurut Presiden, keunggulan Batam tidak cukup hanya mengandalkan letak geografis yang berdekatan dengan Singapura, tetapi juga harus dibangun melalui kepastian hukum, pelayanan investasi yang cepat, dan infrastruktur berstandar global.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah modernisasi pelabuhan serta rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Batam yang diproyeksikan menjadi simpul logistik nasional.
Pelabuhan tersebut dirancang terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data (data center), hingga jaringan pelayaran internasional. Pemerintah berharap keberadaannya mampu memangkas biaya logistik nasional sekaligus memperkuat posisi Batam dalam rantai pasok global.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan transformasi pelayanan investasi mulai menunjukkan hasil setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 yang memperkuat kewenangan pengelolaan kawasan.
Baca Juga: Masuki Perairan Malaysia Tanpa Izin, Dua Nelayan Kepri Didenda 10.000 Ringgit
Menurut dia, penyederhanaan regulasi tersebut membuat proses investasi menjadi lebih cepat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
"Melalui berbagai reformasi tersebut, BP Batam menargetkan Batam menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan kompetitif, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat investasi, industri, dan perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional," ujar Amsakar.
Di sisi lain, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menjelaskan reformasi tata kelola juga dilakukan melalui digitalisasi Land Management System (LMS).
Digitalisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan lahan, mempercepat pelayanan, sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi investor yang selama ini menjadi salah satu isu strategis di Batam.
"Penguatan tata kelola ini akan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat layanan investasi, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap Batam sebagai tujuan investasi," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis melaporkan realisasi investasi Batam sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan pemerintah.
Tren tersebut berlanjut pada Triwulan I 2026. Nilai investasi mencapai Rp17,48 triliun, atau meningkat 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Fary, pertumbuhan investasi kini mulai bergeser ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti industri elektronik, mesin, energi, pusat data, dan pengembangan kawasan industri modern.
Baca Juga: Sertijab Pejabat Utama, Kapolres Minta Anggota Tingkatkan Pelayanan
Ia mengatakan Presiden juga meminta Batam menjadi pilot project reformasi investasi nasional melalui digitalisasi pelayanan, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan integritas kawasan.
"Presiden mengarahkan agar Batam menjadi pilot project reformasi investasi nasional melalui digitalisasi pelayanan, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan integritas kawasan," kata Fary.
Pada akhir pertemuan, Presiden juga menyatakan akan mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan strategis lintas kementerian dan lembaga, mulai dari harmonisasi regulasi hingga percepatan pembangunan Pelabuhan Internasional Batam. (*)