batampos - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya. Salah satu opsi yang dinilai layak dipertimbangkan adalah penerapan skema prasmanan di sekolah.
Analis politik Digdaya Indonesia, Fadhil Abdurrahim, menilai skema tersebut berpotensi meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah.
Menurut Fadhil, setelah berjalan hampir dua tahun, MBG tidak semestinya hanya dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi anak. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga dapat menjadi investasi sosial untuk membangun kebiasaan hidup sehat, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan sejak dini.
“Program MBG memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar distribusi makanan. Jika dikelola dengan tepat, ruang makan sekolah dapat menjadi tempat anak-anak belajar berbagi, mengantre, menjaga kebersihan, dan menghargai makanan,” kata Fadhil, Selasa (20/10).
Skema Prasmanan MBG Dinilai Bisa Kurangi Sisa Makanan
Fadhil menjelaskan, skema prasmanan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil makanan sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan tersebut, jumlah makanan yang terbuang berpotensi ditekan.
Ia merujuk pada naskah berjudul MBG Prasmanan: Republik di Balik Piring Seng karya pengamat kebijakan publik Rais Kaharuddin. Dalam naskah tersebut, sisa makanan disebut turun dari rata-rata 14,2 persen pada model kotak menjadi 3,7 persen pada model prasmanan.
Meski demikian, angka tersebut perlu dilihat sesuai konteks penerapan dan metode pengukurannya. Evaluasi di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan apakah hasil serupa dapat dicapai di berbagai sekolah.
“Efisiensi program pemerintah tidak cukup dihitung dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah porsi yang dibagikan. Kita juga perlu mengukur berapa banyak makanan yang benar-benar dikonsumsi, berapa banyak limbah yang dihasilkan, dan seberapa baik kualitas layanan yang diterima siswa,” jelasnya.
Selain berpotensi mengurangi sisa makanan, sistem prasmanan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi siswa. Mereka bisa dibiasakan mengambil makanan secukupnya, mengantre dengan tertib, menjaga kebersihan, dan menghormati makanan yang tersedia.
BGN Perlu Perkuat Kualitas Pelaksanaan MBG
Dalam kesempatan yang sama, Fadhil mengapresiasi upaya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan MBG. Menurut dia, penyempurnaan tata kelola melalui inovasi pelayanan menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan efektif.
“Tantangannya bukan hanya memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga membangun sistem yang efisien, aman, berkualitas, dan mampu mendukung pendidikan karakter,” ujarnya.
Namun, penerapan prasmanan tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi setiap sekolah. Ketersediaan fasilitas, khususnya air bersih dan sanitasi, menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan pangan.
Sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas perlu mendapatkan perhatian agar penerapan skema baru tidak menimbulkan persoalan kebersihan maupun risiko keamanan makanan. Karena itu, evaluasi dan penyesuaian model pelaksanaan perlu dilakukan berdasarkan kesiapan masing-masing sekolah.
Evaluasi MBG Harus Berbasis Data
Fadhil juga mendorong pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG secara berkala melalui sejumlah indikator. Evaluasi tersebut mencakup biaya per porsi, tingkat sisa makanan, volume sampah kemasan, kualitas menu, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, hingga beban operasional sekolah.
Menurut dia, indikator tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menilai efektivitas program secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan jumlah makanan yang berhasil didistribusikan.
Keberhasilan MBG, lanjut Fadhil, juga harus dilihat dari kualitas makanan yang dikonsumsi siswa, dampaknya terhadap pendidikan karakter, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kepuasan penerima manfaat.
“Program sebesar MBG membutuhkan evaluasi yang transparan dan berbasis bukti. Jika skema prasmanan terbukti lebih efektif di suatu wilayah, pendekatan tersebut dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan kesiapan sekolah dan standar keamanan pangan,” pungkasnya. (*)
Editor : Putut Ariyo