batampos - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Riau Pos Intermedia, Suhendro Boroma, mengungkapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mencabut pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas laporan keuangan Riau Pos periode 2013–2017. Pencabutan itu juga mencakup bonus dan tantiem yang telah diberikan selama periode tersebut.
Hal itu disampaikan Suhendro saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam perkara dugaan penggelapan dana Rp56,9 miliar dengan terdakwa Rida K Liamsi di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (21/10).
Suhendro, yang kini menjabat Dirut PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JPMN), menjelaskan bahwa setelah audit eksternal terhadap laporan keuangan Riau Pos periode 2013–2017, dilakukan pendalaman atas sejumlah temuan.
Menurut dia, pendalaman tersebut merupakan amanah RUPSLB pada 20 Agustus 2020 yang dituangkan dalam akta notaris. Pembahasan hasil audit dilakukan tiga kali, yakni pada 25 dan 29 November serta 14 Desember 2021.
“Pendalaman hasil audit ini kita bahas secara maraton, secara sungguh-sungguh,” kata Suhendro.
Baca Juga: Saksi Ungkap Pembayaran Kepentingan Pribadi Direksi Riau Pos Tanpa Sepengetahuan Manajer Keuangan
Hasil pendalaman kemudian dilaporkan dan disahkan dalam RUPSLB pada 17 Desember 2021. Hasilnya mencakup temuan dugaan kerugian Rp67 miliar serta penggunaan uang perseroan untuk kepentingan pribadi Biro Direksi, yakni Rida K Liamsi.
“Keputusan RUPSLB itu antara lain menugaskan direksi untuk melakukan proses pengembalian segala sesuatu kepada perseroan, serta melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Riau Pos melakukan mediasi dengan sejumlah mantan direksi, termasuk Rida K Liamsi. Namun, Suhendro mengaku tidak mengetahui secara terperinci hasil mediasi tersebut karena tidak lagi menjabat Dirut PT Riau Pos Intermedia sejak Juli 2022.
Bonus dan Tantiem Diminta Dikembalikan
Suhendro menjelaskan, keputusan RUPS juga mencabut acquit et de charge atau pembebasan tanggung jawab atas laporan keuangan selama periode yang diaudit, yakni 2013–2017.
Ia menerangkan, acquit et de charge merupakan keputusan RUPS setelah menerima laporan pertanggungjawaban direksi. Melalui keputusan tersebut, direksi memperoleh pembebasan tanggung jawab atas laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.
Namun, berdasarkan hasil audit dan keputusan RUPS, pembebasan tanggung jawab untuk periode tersebut dicabut.
“Saya ulangi, itu dicabut oleh RUPS, para pemegang saham,” tegas Suhendro.
Menurut dia, pencabutan itu turut membatalkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut, termasuk pemberian bonus dan tantiem. Bonus yang telah diberikan pun harus dikembalikan.
Ketika JPU mendalami pencabutan bonus dan tantiem, Suhendro membenarkan bahwa keputusan itu berlaku untuk periode 2013–2017 sesuai hasil audit eksternal.
Baca Juga: Harga Emas Bisa Naik saat Rupiah Melemah, Ini Faktor yang Perlu Dicermati
Ia menegaskan, seluruh hal yang berkaitan dengan laporan keuangan dalam periode tersebut ikut dicabut, termasuk bonus, tantiem, dan keuntungan perusahaan yang telah diberikan.
“Periode audit yang dimaksud adalah tahun 2013 sampai 2017. Ikutannya, termasuk bonus, tantiem, dan lainnya yang diputuskan selama periode audit, dicabut. Laba yang sudah diberikan itu harus dikembalikan. Kemudian, keuntungan-keuntungan perusahaan juga harus dikembalikan, dan menugaskan untuk diproses secara hukum, baik perdata maupun pidana,” katanya.
Saat ditanya mengenai tanggapan Rida atas permintaan pengembalian tersebut, Suhendro mengaku tidak mengetahui secara terperinci. Ia hanya mengetahui prosesnya telah berjalan, tetapi tidak mencapai penyelesaian hingga perkara berlanjut ke persidangan.
Suhendro juga menerangkan hubungan PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara dengan PT Riau Pos Intermedia. Menurut dia, JPMN merupakan pemegang saham mayoritas Riau Pos Intermedia dengan kepemilikan saham sebesar 54 persen.
Biro Direksi Disebut Tak Ada di Anak Usaha Jawa Pos Lain
Dalam persidangan, JPU turut mendalami keberadaan Biro Direksi di Riau Pos yang memiliki akun pengeluaran cukup besar.
Suhendro menyebut Biro Direksi merupakan struktur yang hanya ada di Riau Pos. Menurut dia, puluhan media yang berada di bawah jaringan Jawa Pos di berbagai provinsi tidak memiliki lembaga serupa.
“Biro Direksi ini kan cuma ada di Riau Pos. Di anak-anak usaha Jawa Pos yang lain tidak ada Biro Direksi. Mereka langsung kepada direktur utama, kemudian direktur-direktur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, struktur organisasi di anak usaha Jawa Pos umumnya terdiri atas direktur, general manager, hingga manajer yang membawahi bidang masing-masing, seperti pemasaran, iklan, keuangan, umum, dan sumber daya manusia (HRD).
Suhendro mengaku tidak memahami secara spesifik posisi Biro Direksi dalam struktur Riau Pos. Namun, sejak dirinya menjabat Dirut Riau Pos, biro tersebut tidak lagi difungsikan karena tidak memiliki preseden di lingkungan anak usaha JPMN lainnya.
“Sejak saya menjadi Direktur Utama Riau Pos, Biro Direksi juga tidak lagi kita fungsikan karena itu tidak ada presedennya di seluruh lingkungan anak-anak usaha Jawa Pos Jaringan Media Nusantara,” paparnya.
Baca Juga: Prabowo Klaim Swasembada Pangan, Cadangan Beras Tembus 4,56 Juta Ton
Gaji Rida Rp200 Juta dan Pengeluaran Pribadi Disorot
Selain Suhendro, JPU KPK juga menghadirkan mantan Manajer Keuangan Riau Pos, Muhammad Ardiansyah. Ia dimintai keterangan mengenai penggajian, laporan keuangan perusahaan, serta pencairan uang melalui Biro Direksi untuk kepentingan pribadi terdakwa.
Dalam kesaksiannya, Ardiansyah mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah melihat ketentuan besaran gaji Rida K Liamsi sebagai Komisaris Riau Pos maupun Chairman Riau Pos Group tercantum dalam RUPS.
Saat JPU menanyakan siapa yang menentukan besaran gaji direksi, komisaris, atau chairman, Ardiansyah menyebut penetapan gaji Rida dilakukan direksi. Ia mengaku menerima daftar besaran gaji dari direksi yang ditandatangani chairman.
“Daftar itu saya terima dari direksi yang menandatangani chairman,” kata Ardiansyah.
Hakim Ketua Jonson Sirait kemudian memperjelas keterangan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak mengetahui adanya ketentuan gaji dalam RUPS berbeda dengan memastikan bahwa ketentuan itu memang tidak tercantum.
Ardiansyah mengaku tidak mengetahui dan tidak pernah melihat ketentuan tersebut dalam RUPS. JPU kemudian menanyakan siapa yang menentukan gaji Rida sebesar Rp200 juta. Ardiansyah menjawab bahwa penentunya adalah direksi.
Ardiansyah juga membenarkan adanya pengeluaran uang kas perusahaan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga Rida, di antaranya pembayaran listrik rumah dan kartu kredit. Pengeluaran tersebut tercatat sebagai utang atau pinjaman.
Baca Juga: Mabes TNI Respons Langkah KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan di BNPB
Hakim Cecar Status Pinjaman Rida
Hakim Ketua Jonson Sirait turut mendalami mekanisme penetapan gaji dan pencatatan pengeluaran pribadi Rida dalam laporan keuangan perusahaan.
Ketika ditanya apakah penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan Rida dijabarkan dalam RUPS, Ardiansyah menjelaskan bahwa yang dibawa ke RUPS adalah laporan keuangan. Pengeluaran tersebut, menurut dia, tercatat sebagai pinjaman Rida.
Hakim kemudian mempertanyakan apakah pinjaman itu telah dikembalikan, kapan harus dilunasi, serta apakah perusahaan menetapkan mekanisme pengembaliannya.
Ardiansyah mengatakan, piutang tersebut diketahui para direktur, termasuk direktur utama. Namun, pinjaman itu belum pernah dibayar. Ia mengaku pernah mendapat informasi bahwa pengembaliannya akan dilakukan melalui pemotongan pesangon.
Hakim kemudian mempertanyakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa pengeluaran tersebut merupakan pinjaman yang akan dilunasi melalui pesangon.
Ardiansyah mengaku tidak memiliki bukti tertulis mengenai mekanisme tersebut. Namun, ia menyebut data permintaan cek secara jelas mencantumkan pengeluaran itu sebagai pinjaman pribadi.
Menurut Ardiansyah, pinjaman tersebut tidak dikenai bunga. Data pinjaman itu juga tidak pernah dibawa atau dibahas dalam RUPS.
Rida Didakwa Rugikan Perusahaan Rp56,9 Miliar
Dalam perkara ini, JPU Rita Octavera, Muhammad Azsmar, dan Edy Prabudy mendakwa Rida K Liamsi, yang menjabat Presiden Komisaris dan Chairman Riau Pos selama 2013–2016, melakukan penggelapan yang menyebabkan PT Riau Pos Intermedia mengalami kerugian Rp56,9 miliar.
Secara pribadi, Rida didakwa merugikan perusahaan sekitar Rp17 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan pribadi, termasuk keperluan anak dan istrinya.
Baca Juga: Stok Beras Bulog 4,55 Juta Ton per Oktober 2026, Cukup untuk Enam Bulan
JPU mendakwa Rida melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu. Sebagai alternatif, ia didakwa melanggar Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam dakwaan substitusi, JPU menyebut Rida diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut disebut berlangsung sejak Januari 2014 hingga Desember 2017 dan dianggap sebagai perbuatan berlanjut.
Atas dakwaan tersebut, Rida juga didakwa melanggar Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana. (*)
Editor : Yofi Yuhendri