batampos - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang diduga melibatkan PT Djarum mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Namun, nilai tersebut masih berupa estimasi awal dan belum menjadi perhitungan final.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, estimasi kerugian negara itu diperoleh berdasarkan perhitungan awal tim penyidik dalam proses penyidikan.
“Untuk hitungan awal di angka triliunan rupiah,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10) malam.
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci rentang waktu terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penyidik masih mendalami berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perkara itu untuk memastikan periode kejadian.
Budi menyampaikan, penyidikan tidak hanya berfokus pada peristiwa dalam waktu dekat, tetapi juga akan menelusuri dugaan praktik yang berlangsung selama beberapa tahun sebelumnya.
“Untuk tempusnya (waktu) nanti kami update ya. Namun, ini akan ditarik mundur untuk beberapa tahun ke belakang,” ucapnya.
KPK juga memastikan perkara dugaan korupsi di sektor Bea dan Cukai yang sedang ditangani berbeda dengan kasus yang diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski sama-sama berkaitan dengan penerimaan negara dan melibatkan institusi yang sama, kedua perkara tersebut memiliki fokus penyidikan berbeda.
Baca Juga: KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Bea Cukai, Kantor Djarum Ikut Digeledah
Menurut Budi, penyidikan KPK berkaitan dengan dugaan pelanggaran di sektor cukai. Sementara itu, perkara yang ditangani Kejagung berhubungan dengan dugaan tindak pidana di sektor perpajakan.
“Kami pastikan berbeda karena ini berkaitan dengan cukai, sedangkan yang kawan-kawan lakukan di Kejaksaan Agung ini dugaannya terkait dengan pajak. Ini dua hal yang berbeda, meskipun sama-sama pos penerimaan negara,” tegas Budi.
KPK Geledah Kantor PT Djarum
Perkara ini terungkap setelah KPK menggeledah kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus, Rabu (28/10).
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Penggeledahan itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan DJBC Kementerian Keuangan.
Pengembangan perkara dilakukan setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Oktober 2026. Namun, hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam penyidikan tersebut.
“Ini memang masih di tahap awal penyidikan, sprindik baru terbit di bulan Oktober ini, dan kemudian langkah awal yang dilakukan oleh penyidik adalah upaya paksa penggeledahan,” ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/10) malam.
Dalam penyidikan tersebut, KPK turut mendalami dugaan praktik permainan cukai rokok yang melibatkan PT Djarum. Penyidik menelusuri kemungkinan adanya aliran uang dari perusahaan tersebut kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai yang diduga berkaitan dengan pengurusan cukai rokok.
Pengembangan dari Kasus Importasi Barang di Bea dan Cukai
KPK menerbitkan dua sprindik baru untuk mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di DJBC. Salah satu sprindik disertai penetapan tersangka, yakni pejabat Bea dan Cukai Gatot Heroe. Sementara itu, sprindik lainnya bersifat umum dan belum diikuti penetapan tersangka.
Dalam perkara dugaan suap terkait importasi di lingkungan Bea dan Cukai, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Ketiga orang tersebut adalah pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri.
Sementara itu, tiga pejabat DJBC lainnya telah menjalani persidangan dan dituntut jaksa penuntut umum. Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea dan Cukai Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Penindakan II Bea dan Cukai Orlando Hamonangan.
Terdakwa lainnya, Budiman Bayu Prasojo, yang menjabat Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, masih menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. (*)
Editor : Yofi Yuhendri