batampos – Keputusan pemerintah menunda ekspor listrik ke Singapura dinilai tepat di tengah kebutuhan energi dalam negeri yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah diminta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik nasional sebelum membuka peluang ekspor ke negara lain.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan kebijakan tersebut bukan berarti menolak ekspor listrik, melainkan memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi lebih dahulu.
“Tidak menolak ekspor, tapi menolak salah urutan (sequencing). Betul, harusnya penyediaan listrik di domestik yang menjadi prioritas, terutama di Batam dan Kepulauan Riau (Kepri) yang sering kali terjadi blackout,” ujar Dipo saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (4/11).
Menurut Dipo, penundaan ekspor listrik ke Singapura merupakan langkah tepat. Fokus pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan di dalam negeri.
Ia menjelaskan, persoalan utama sektor kelistrikan Indonesia bukan semata-mata kekurangan kapasitas daya. Masih terdapat persoalan mendasar pada jaringan transmisi dan distribusi serta rantai pasok bahan bakar.
“PLN sudah lama belum meng-upgrade jaringan transmisi secara keseluruhan, sehingga banyak daya listrik yang loss karena inefisiensi,” ujarnya.
Selain itu, persoalan rantai pasok bahan bakar juga menjadi tantangan dalam menjaga keandalan pasokan listrik.
Menurutnya, pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta perbedaan harga batu bara domestik dengan pasar global turut memengaruhi pasokan batu bara untuk PLN.
Dipo juga menilai konsumsi listrik per kapita Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain, termasuk Vietnam. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional masih cukup besar.
“Konsumsi listrik per kapita masih kecil misalnya dibandingkan dengan Vietnam,” ungkapnya.
Ia menegaskan, ketersediaan listrik memiliki hubungan erat dengan upaya mendorong industrialisasi nasional. Sebab, pengembangan industri membutuhkan pasokan listrik yang memadai dan andal.
“Sangat erat. Tidak ada industrialisasi tanpa listrik,” tegasnya.
Dipo mencontohkan proyek hilirisasi mineral di Morowali dan Weda Bay yang harus membangun pembangkit listrik sendiri atau captive power. Langkah itu dilakukan karena jaringan PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik di kawasan industri tersebut.
Ia menilai kapasitas dan infrastruktur ketenagalistrikan nasional saat ini belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kebutuhan industri ke depan. Bahkan, dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN turut mengakui masih adanya kebutuhan pengembangan infrastruktur kelistrikan.
“Belum memadai (untuk mencapai pertumbuhan 8 persen), dokumen RUPTL itu pun mengakui kekurangan tersebut,” ungkapnya.
Ke depan, sejumlah sektor diperkirakan menjadi pendorong utama peningkatan kebutuhan listrik nasional. Di antaranya pengembangan pusat data (data center) dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), hilirisasi mineral, serta pembangunan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan baterai. (*)
Editor : Cipi Ckandina