batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu lebih banyak melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani lokal. Langkah ini dinilai dapat memperluas dampak ekonomi program sekaligus mendorong pemerataan akses pembiayaan.
Kepala Center of Digital Economy & SMEs INDEF, Izzudin Al Farras Adha, mengatakan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG perlu diperkuat melalui kebijakan pengadaan yang lebih terarah.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah menetapkan porsi minimal pengadaan bahan pangan dari UMKM dan petani lokal.
“Belanja MBG dihubungkan langsung dengan UMKM dan petani lokal dengan porsi pengadaan minimal, stimulus fiskal lebih tepat sasaran ke sektor pertanian, wilayah yang tumbuh lambat, dan sektor padat karya, serta akses KUR yang lebih mudah dan diarahkan ke daerah yang paling membutuhkan,” ujar Izzudin dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (8/11).
Izzudin menilai penguatan peran UMKM dalam perekonomian masih diperlukan. Pasalnya, pertumbuhan kredit nasional pada Agustus mencapai 13,65 persen, sedangkan kredit UMKM hanya tumbuh 2,32 persen.
Penyaluran kredit juga masih didominasi kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 dengan porsi lebih dari 54 persen. Sementara itu, pertumbuhan kredit paling pesat terjadi pada segmen non-UMKM sehingga berisiko memperlebar ketimpangan akses pembiayaan.
Ia menyebut penyaluran kredit UMKM masih lebih banyak melalui skema komersial dibandingkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun KUR mendapatkan subsidi bunga. Struktur penyaluran tersebut juga dinilai belum banyak berubah.
“Kredit usaha mikro turun sejak awal tahun, kredit usaha kecil naik, dan kredit usaha menengah stabil. Suku bunga Indonesia yang jauh di atas banyak negara lain menambah beban pelaku usaha, terutama UMKM,” ujarnya.
Dari sisi permintaan, meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi masih tinggi, Indeks Keyakinan Konsumen turun sekitar 10 poin dan Indeks Penjualan Riil melemah.
Selain itu, penyaluran pinjaman berbasis teknologi atau peer-to-peer (P2P) lending ke sektor produktif disebut belum mencapai target minimal 40 persen. Penyalurannya juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan cenderung mengarah ke sektor konsumtif. Di sisi lain, pinjaman online ilegal masih marak.
“Pembenahan ekosistem P2P lending agar lebih produktif, penguatan pemberantasan pinjol ilegal oleh Komdigi, dan perbaikan komunikasi publik soal perpajakan digital bagi UMKM,” pungkasnya.(*)
Editor : Cipi Ckandina